ANALISIS PENGATURAN HUKUM ALIH DAYA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN FILIPINA)

Penelitian ini menganalisis hukum Alih Daya di Indonesia dan Filipina. Di Filipina, peraturan Alih Daya, mulai dari Labor Code hingga Department Order No. 174 Series of 2017 berfokus pada perlindungan hak tenaga kerja Alih Daya, berbeda dengan Indonesia, di mana Perusahaan pemberi kerja bebas dari tanggung jawab untuk memenuhi hak tenaga kerja. Peraturan ini memastikan bahwa perlindungan hak tenaga kerja merupakan dasar yang efektif untuk menciptakan iklim Alih Daya yang sehat dan memungkinkan Filipina untuk bersaing dengan negara lain.
Penelitian yuridis normatif ini membandingkan hukum dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Perbandingan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dengan melakukan studi dokumen pada tahun 2023–2024, penelitian ini menggunakan alat pengumpul data. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini akan menganalisis data dengan metode kualitatif.
Di Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya, mengatur Alih Daya. Sementara itu, Filipina mengatur Alih Daya melalui DOLE 174, Undang-Undang Republik No. 11199 2019 dan perubahannya, serta aturan terkait lainnya, yang lebih menekankan perlindungan kesejahteraan bagi tenaga kerja Alih Daya dan kepastian hukum bagi investor. Di Filipina, kebijakannya mengharuskan Perusahaan Alih Daya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja dan keselamatan mereka dilindungi sesuai standar nasional serta meningkatkan perhatian pada perlindungan tenaga kerja Alih Daya.