PERBANDINGAN HUKUM KEBIJAKAN KREDENSIAL DOKTER DIINDONESIA DAN SINGAPURA

Physician credentialing is the process of evaluating medical staff to determine their eligibility for clinical privilege. The process of obtaining qualified physicians with professional services is intimately linked to the credentialing process in each country. This paper aims to analyze the comparative legal framework for physician credentialing policies in Indonesia and Singapore and to provide lessons for improving these laws in Indonesia. This study uses a comparative method, comparing the legal substance of physician credentialing policies in Indonesia with those in Singapore. The results show that both Indonesia and Singapore have established physician credentialing policies. The implementation of credentialing in Indonesia is carried out by a local hospital medical committee, while in Singapore by the national Singaporean medical board. A standardized and nationally recognized credentialing policy is needed to ensure a reliable and high-quality process. This brief comparison can be used as material for reforming physician credentialing laws in Indonesia.
Key word: Doctor's credentials, medical committee, Singapore medical board, comparative law
Abstrak
Kredensial dokter adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege). Proses mendapatkan dokter berkualitas dengan pelayanan yang profesional tentunya tidak lepas dari bagaimana proses kredensial dilakukan terhadap dokter di masing-masing negara. Makalah ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan hukum kebijakan kredensial dokter di Indonesia dan Singapura serta Pelajaran apa yang dapat diambil untuk perbaikan hukum tersebut di Indonesia.. Kajian ini menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan substansi hukum kebijakan kredensial dokter di Indonesia dengan hukum diSingapura. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia dan Singapura telah memiliki peraturan kebijakan kredensial dokter. Pelaksanaan kredensial di Indonesia dilakukan oleh komite medik RS yang bersifat lokal sedangkan Singapura oleh dewan medis Singapura yang bersifat nasional. Kebijakan kredensial diperlukan terstandar dan bersifat nasional sehingga dapat dipastikan proses yang terpercaya dan bermutu. Perbandingan yang singkat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembaharuan hukum kredensial dokter di Indonesia.