ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM JUAL BELI KEDUA TERHADAP HAK ATAS TANAH DENGAN KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI (Studi Putusan No : 42/PDT.G/2024/PN MLG)

Sengketa pertanahan masih menjadi persoalan hukum yang kerap terjadi di Indonesia, terutama akibat peralihan hak atas tanah yang tidak didaftarkan secara resmi di Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jual beli kedua terhadap hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli, dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mlg. Fokus pembahasan mencakup pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan jual beli kedua serta bentuk-bentuk pembuktian yang diajukan dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB tetap memiliki kekuatan sebagai alat bukti sah, meskipun belum dilakukan balik nama, selama memenuhi unsur kesepakatan, pembayaran, dan itikad baik. Hakim mempertimbangkan bukti formil seperti AJB dan kwitansi, serta penguasaan fisik dan kronologi pengalihan hak. Jual beli kedua tetap dianggap sah karena terpenuhinya unsur substansial perjanjian jual beli. Penelitian ini menegaskan pentingnya legalitas formal dalam transaksi tanah serta perlunya pendaftaran hak atas tanah untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal.