ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ALASAN TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI YANG CUKUP

Penetapan status tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam praktiknya masih terdapat penetapan tersangka yang dilakukan tanpa didasari alat bukti yang cukup, sehingga berpotensi melanggar hak asasi tersangka dan prinsip due process of law. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, di mana hakim membatalkan status tersangka atas nama Faisal Umar yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penetapan tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP dan mengkaji pertimbangan hakim dalam membatalkan status tersangka melalui putusan praperadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tersangka harus memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu minimal didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Selain itu, putusan praperadilan menegaskan pentingnya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan, guna menjamin perlindungan hak asasi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan hukum yang adil, penetapan tersangka harus dilakukan secara cermat, objektif, serta didasari bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan.