ANALISA YURIDIS KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS) DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH

Penghapusan sistem kelas dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan langkah kebijakan pemerintah yang bertujuan menyederhanakan standar pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu layanan rumah sakit. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dan kemanfaatan hukum, khususnya bagi peserta JKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pengaturan KRIS berdasarkan teori Gustav Radbruch. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penghapusan kelas dalam sistem JKN belum sepenuhnya menjamin keadilan distributif maupun kemanfaatan optimal, karena implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal kesiapan fasilitas dan disparitas mutu layanan antar rumah sakit. Berdasarkan analisis dalam perspektif teori Radbruch, dapat disimpulkan bahwa KRIS tidak memenuhi standar ideal trilema hukum, karena belum mampu mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan implementasi, dan penyesuaian kebijakan yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan substantif. Direkomendasikan pula dilakukan judicial review terhadap ketentuan-ketentuan yang berpotensi merugikan masyarakat, penerapan Formula Radbruch dalam perumusan kebijakan ulang, serta dilakukannya penelitian lanjutan terkait dampak sosial KRIS terhadap kelompok masyarakat rentan.