HUBUNGAN ANTARA KELALAIAN DAN RISIKO MEDIK DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji keterkaitan antara kelalaian dan risiko medik dalam kerangka pertanggungjawaban hukum. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yakni: (1) identifikasi elemen tindak pidana dalam konteks kelalaian dan risiko medik; serta (2) bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kejadian kelalaian dan risiko medik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konseptual yang jelas antara kelalaian dan risiko medik. Kelalaian medik dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi elemen-elemen perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan oleh Moeljatno, termasuk unsur melawan hukum baik objektif maupun subjektif, sedangkan risiko medik tidak dapat dipidana karena merupakan konsekuensi tindakan medis yang dilakukan sesuai standar dan dengan itikad baik. Asas imperitia culpae annumeratur menjadi krusial dalam menilai ketidakterampilan sebagai bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Lebih lanjut, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, kelalaian medis dapat menimbulkan tanggung jawab pidana, perdata, maupun administratif jika terdapat pelanggaran terhadap kewajiban profesional, sementara risiko medik tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum selama tindakan dilakukan secara benar dan dengan informed consent. Dengan demikian, hubungan antara kelalaian dan risiko medik terletak pada aspek pertanggungjawaban hukumnya, di mana kelalaian mengarah pada sanksi pidana karena adanya unsur kesalahan, sedangkan risiko medik merupakan bagian dari tindakan medis yang sah dan tidak menimbulkan beban hukum selama dilakukan sesuai standar profesi.