ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR 47-PKE-DKPP/III/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAWASLU DI PROVINSI PAPUA TENGAH

Pelaksanaan demokrasi rakyat melalui pemilihan umum dan pilkada di berbagai daerah saat ini seringkali terjadi permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Daerah yakni adanya tindakan kecurangan dalam proses pemilihan suara yang berujung pada munculnya pelanggaran kode etik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu anggota Bawaslu di Papua Tengah dan putusan DKPP tentang pemberhentian anggota ditinjau dari aspek keadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisa data melalui putusan DKPP, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan menyangkut pemilu. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Peran DKPP dalam penanganan pelanggaran kode etik anggota Bawaslu yakni memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan memutus melanggar kode etik. Putusan memulihkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga pemilu di mata publik. DKPP bersama lembaga terkait perlu mengembangkan program pelatihan dan edukasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam setiap proses penegakan kode etik, termasuk penyusunan dan publikasi putusannya.