URGENSI LARANGAN IMPOR BAJU BEKAS (THRIFT) DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan aturan-aturan mengenai impor barang bekas dari luar negeri terutama baju bekas, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, secara normatif peraturan tersebut telah memberikan serangkaian aturan yang secara jelas melarang adanya impor baju bekas yang diatur secara spesifik dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d yang berbunyi “barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”, meskipun secara tegas pemerintah telah melarang adanya impor baju bekas namun Thrift tetap marak dan makin menjamur, hal ini mengancam UMKM lokal serta industri tekstil lokal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang pertama Bagaimana analisis efektivitas pengaturan hukum atas larangan impor baju bekas (Thrift) bagi UMKM di Indonesia? dan yang kedua, apa urgensi larangan impor baju bekas (Thrift) bagi pelaku UMKM di Indonesia ditinjau berdasarkan asas kemanfaatan? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu memperoleh pengetahuan hukum dengan Teknik pendekatan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, serta melalui literatur-literatur hukum lainnya yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian yang didapatkan yaitu yang pertama pengaturan mengenai impor baju bekas masih belum bisa dikatakan efektif jika dilihat dari faktor-faktor penentu salah satunya dari faktor penegak hukumnya sendiri dimana pengaturan yang ada belum bisa dijalankan secara maksimal oleh para penegak hukum dikarenakan kurangnya pengawasan serta kurangnya antisipasi penegak hukum untuk menghentikan impor baju bekas ilegal besar-besaran. Kedua, pengaturan larangan impor baju bekas ditujukan untuk melindungi UMKM lokal serta industri lokal sehingga dapat memajukan produk lokal dan meningkatkan perekonomian negara.