DINAMIKA PENETAPAN IPHPS DAN KULIN-KK DI WILAYAH PERHUTANI (STUDI KASUS TERHADAP KTH TAMBAK BAYA DAN LMDH BUANA MUKTI DI KPH GARUT)

Kehutanan Masyarakat (Community forestry) maupun Perhutanan Sosial (Social
forestry) telah menjadi model baru pengelolaan hutan yang memiliki tujuan pemberdayaan
masyarakat lokal dan mewjudkan kelestarian hutan. Dengan dikeluarkannya peraturan
tentang Perhutanan Sosial (PS) di wilayah Perhutani membuka era baru sistem
pengelolaan hutan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika
proses penetapan Perhutanan Sosial (PS) di wilayah Perhutani pasca keluarnya kebijakan
Peraturan Menteri LHK No.39 tahun 2017. Penelitian dilakukan di dua kelompok
masyarakat yang memperoleh ijin pemanfaatan hutan yakni KTH Tambak Baya dan LMDH
Buana Mukti di KPH Garut BKPH Leles. Analisi terhadap dinamika penetapan PS
menggunakan analisis teks, analisis konteks sosial, ekonomi dan politik, dan analisis
pemetaan aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PS mendorong kelompok
masyarakat untuk mengajukan ijin pemanfaatan berdasar konteks sosial, ekonomi
maupun politik yang melatarbelakangi. Kehadiran aktor baru seperti Pemerintah Pusat,
Pokja PPS, Sunda Hejo dan SHI mengindikasikan peran Perhutani saat ini menjadi
berkurang dalam menentukan kebijakan PS di wilayah mereka