Peran pemerintah dalam mempromosikan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong jalur perdamaian dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga. Penelitian ini akan membahas tentang peran pemerintah dan upaya dalam mendorong alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu pilihan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Penumpukan perkara yang dialami beberapa lembaga peradilan mengakibatkan lambatnya penyelesaian persoalan yang didaftarkan. Terdapat dua rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Yaitu pertama, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu opsi memecahkan masalah dan kedua, bagaimana strategi pemerintah dalam mewujudkan alternatif penyelesaian sengketa sebagai opsi terbaik dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan mengarahkan ke pengadilan. Penelitian ini membantu masyarakat belajar lebih banyak tentang konsep penyelesaian sengketa non-pengadilan atau alternatif yang ditawarkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi penting tentang tindakan konkret pemerintah. Ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini dijabarkan, bahwa 1) Pemerintah berupaya mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dengan diwajibkannya mediasi di pengadilan pada kasus perceraian, optimalisasi pelayanan bantuan hukum, penyuluhan hukum yang massif, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 2) Strategi mewujudkannya dalam bentuk mendorong mediasi dan konsiliasi dalam setiap perkara yang dilakukan di pengadilan, pendirian pusat penyelesaian sengketa, mendorong pemberdayaan perempuan guna meminimalisir terjadinya sengketa di ranah perempuan, mendorong penyuluhan hukum dan edukasi kesadaran hukum serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi).