IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA MALANG

Pencegahan pernikahan dini merupakan respon pemerintah dalam menangani
fenomena tingginya angka pernikahan dini. Menanggapi masalah ini, maka
pemerintah membuat kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan batasan usia nikah baik lakilaki maupun perempuan yakni 19 tahun. Penelitian ini dilatar belakangi karena
tingginya angka dispensasi perkawinan anak, sehingga bertujuan untuk mengetahui
apakah upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
dengan mendeskripsikan dan menganilisis mengeenai aktivitas dalam melakukan
pencegahan pernikahan dini di Kota Malang. Pencegahan pernikahan dapat dilihat
melalui kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dengan Kementrian Agama dan
Pengadilan Agama yang bertujuan menurunkan angka dispensasi perkawinan anak.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh dari
wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pelindungan Perempuan dan Anak
dan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa adanya kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan sehingga dapat
menurunkan angka disepensasi perkawinan anak.