Aziza Rachma, Fitria (2007) PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI (Studi di Dinas Pengawas Bangunan dan Pengendalian Lingkungan, kasus pada PT. Usaha Loka, Industri Penyamakan Kulit, Kel. Ciptomulyo, Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Preview

Text Penegakan_Sanksi_Administratif_Terhadap_Pencemaran.pdf Download (74kB) | Preview

Abstract

Masalah pencemaran air dari berbagai industri yang proses industrinya menggunakan zat-zat kimia, kini semakin meningkat di wilayah kota Malang ini. Pencemaran tersebut dapat terjadi terutama yang diakibatkan dari pembuangan limbah cair pabrik yang tidak menangani bahan buangannya secara benar. Jika bahan buangan dari industri langsung dibuang ke luar pabrik tanpa melalui proses pengolahan yang tepat, maka akan terjadi pencemaran air yang akan membahayakan kelangsungan hidup dan dapat pula menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk menghindari permasalahan tersebut diperlukan pencegahan dan penanggulangan secara khusus dan serius oleh berbagai pihak. Dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Kebijaksanaan ini tidak saja diberlakukan terhadap perusahaan industri yang akan berdiri tetapi juga perusahaan industri yang telah berdiri. Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses (prosedur), kendala, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Wasbangdal dalam penegakan sanksi administratif terhadap penyelesaian pencemaran akibat limbah industri di PT Usaha Loka, kel. Ciptomulyo, Malang. Dimana pelaku pencemaran lingkungan masih sering tampak di lingkungan tersebut. Dengan adanya penegakan sekaligus penerapan sanksi administratif terhadap penyelesaian pencemaran akibat limbah industri, diharapkan dapat mengurangi tingginya kasus pencemaran, terutama di kawasan industri karet dan kulit, kel. Ciptomulyo, Malang.Tetapi sangat disayangkan karena penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran limbah industri tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui proses (prosedur) penerapan sanksi administratif terhadap pencemaran limbah di PT Usaha Loka. Selain itu untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian pencemaran limbah industri. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum, dengan melihat realita yang menjadi pokok dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, studi kepustakaan, observasi, dan wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses (prosedur) dari penerapan sekaligus penegakan sanksi administratif terhadap pencemaran limbah industri PT Usaha Loka yaitu berupa paksaan pemerintahan (Bestuursdwang) agar segera menurunkan beban 3 bulan untukproduksi limbah cairnya dengan memberikan jangka waktu membenahi dan memperbaiki proses pengolahan limbah cairnya. Pengenaan uang paksa (Publieckrechttelijke dwangsom) yakni, PT Usaha Loka agar dapat memberikan bantuan dalam rangka membangun fasilitas umum dan sosial yang ada disekitar pabrik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Wasbangdal dalam melaksanakan penegakan sanksi administratif terhadap pencemaran limbah industri PT Usaha Loka dinilai tidak efektif. Adapun sanksi admiinstratif yang diberikan pada PT Usaha Loka berupa paksaan pemerintah (Bestuurdwang) dimana PT. Usaha Loka telah diberikan peringatan dan teguran sebanyak lima kali serta peringatan tertulis sebanyak dua kali yang isinya Dinas Wasbangdal akan mengambil tindakan berupa penutupan saluran akhir pembuangan (outlet) –nya apabila dalam waktu dekat (±3 bulan) PT. Usaha Loka tidak dapat memfungsikan IPAL-nya dengan sempurna. Tetapi sampai saat ini (bulan Desember 2006) pemerintah kota (Walikotamadya) Malang belum juga dapat menyelesaikan kasus pencemaran tersebut dan memberikan surat perintah penutupan pada PT Usaha Loka. Tindakan lain yang dilakukan oleh Dinas Wasbangdal saat ini adalah berupa pengenaan uang paksa (Publieckrechttelijke dwangsom) atau berupa kompensasi dimana PT Usaha Loka agar dapat membangun fasilitas umum dan sosial yang ada disekitar pabrik Seperti MCK (Mandi Cuci Kakus), penyambungan pipa-pipa untuk air bersih, dan membuat sumur dalam (±10m). PT Usaha Loka mau memenuhi sanksi yang dikenakan tersebut.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User:	Zainul Afandi
Date Deposited:	05 May 2012 06:48
Last Modified:	05 May 2012 06:48
URI :	http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4379

Actions (login required)

View Item