ADYANTORO, RISKY (2007) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MELAKUKAN PENAHANAN (STUDI SATUAN RESKRIM POLRES BATU). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Preview

Text TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGIS_KEWENANGAN_PENYIDIK.pdf Download (86kB) | Preview

Abstract

Obyek studi ini adalah mengenai kewenangan penyidik POLRI dalam melakukan penahanan senagaimana tertuang dalam pasal 21 KUHAP. Kewenangan melakukan penahanan selain dimiliki oleh Kepolisian khususnya penyidik, juga dimiliki oleh jaksa dan hakim, akan tetapi yang menjadi obyek disini adalah kewenangan penyidik dikarenakan penahanan oleh penyidik merupakan pintu masuk pertama dalam perkara pidana. Kerwenangan penahanan oleh penyidik membnawa implikasi yuridis dimana pada proses pertama ini menentukan apakah seorang tersangka bisa dinyatakan tidak bersalah secara hukum dikarenakan tuidak cukup bukti atau bersalah secara hukum dikarenakan cukup bukti baginya untuk kemudian dibawa kemuka pengadilan. Permasalahan dari karya akademik ini dititk beratkan pada dasar pertimbangan penyidik Polres Batu dalam melakukan penahanan terhadap tersangka dan pertimbangan penyidik Polres Batu dalam memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka. Manfaat penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan praktis dan kepentingan teoritis. Lokasi penelitian adalah bagian Reskrim Polres Batu. Teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling dengan mewawancarai Kanit Reskrim Polres Batu Iptu Supriyanto. Analisa data menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan penyidik Polres Batu dalam melakukan penahanan didasarkan pada aspek yuridis yaitu adanya cukup bukti dua alat bukti yang didukung dengan dasar subjektif daripada penyidik yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti,tersangka akan mengulangi tindak pidana lagi. Dasar pertimbangan daripada penyidik dalam memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka adalah adanya kepentingan penyidikan yang belum selesai dikarenakan beberapa hal mengenai teknis di lapangan seperti permintaan bantuan teknis laboratorium forensik, permintaan izin penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri, pemeriksaan rekonstruksi perkara serta pengiriman berkas kepada jaksa penuntut umum. Dasar pertimbangan penyidik Polres Batu dalam melakukan penahanan dan memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP tentang penahanan dan pasal 24 ayat (2) tentang perpanjangan masa penahanan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User:	Zainul Afandi
Date Deposited:	30 Apr 2012 08:54
Last Modified:	30 Apr 2012 08:54
URI :	http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3432

Actions (login required)

View Item