AMELIA, RIZKI (2012) PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DALAM MENANGGULANGI PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.
|
Text
jiptummpp-gdl-rizkiameli-29247-1-pendahul-n.pdf Download (393kB) | Preview |
|
|
Text
jiptummpp-gdl-rizkiameli-29247-2-babi.pdf Download (205kB) | Preview |
Abstract
Kegiatan penambangan pasir illegal di Kabupaten Kediri, khususnya di wilayah Kecamatan Ngadiluwih,yang terjadi dalam perspektif tata kelola pemerintah daerah, baik dari segi kurangnya keseriusan pemerintah Daerah dan kurangnya kesadaran aparat pemerintah untuk melaksanakan pembangunan secara terarah. Kegiatan penambangan pasir illegal jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Seperti rusaknya ekosistem sungai bahkan menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Untuk itu kebijakan dan strategi yang tepat diharapkan dapat mengatasi permasalahan penambangan pasir illegal ini. Oleh karena itu perlu ketegasan pemerintah daerah setempat dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut kegiatan penambangan pasir illegal. Dari berbagai persoalan yang terjadi, permasalahan mengenai penambangan pasir illegal yang sampai saat ini masih berlangsung menjadi salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji. Terkait lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hal ini terlihat dari masih adanya penambangan pasir illegal di DAS sungai brantas. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada pasal 1 point 1, dan peraturan daerah propinsi jawa timur nomor 1 tahun 2005 pasal 2, 3 5, dan pasal 7 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai brantas di propinsi jawa timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah kabupaten kediri dalam menanggulangi penambangan pasir illegal dan upaya-upaya yang dilakukan serta apa yang menjadi hambatan dalam menangulangi penambangan pasir illegal dan implementasi kebijakan tersebut dilapangan. Melihat hasil penelitian tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa faktor ekonomi masih mendasari penambangan pasir ilegal di kabupaten Kediri. Mengingat peran penting pemerintah daerah dalam menyelamatkan lingkungan DAS sungai brantas, upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kediri selama ini belum optimal dan mengena dikalangan pelaku penambangan pasir illegal ini. Ini terbukti dengan masih adanya penambangan secara illegal dialiran sungai brantas. Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah kabupaten ke depan adalah konsisten terhadap kebijakan maupun janji-janjinya kepada para penambang maupun masyarakat. Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penambang untuk alih profesi, menjalankan kebijakan yang sesuai fungsi dan wewenang, sekaligus berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201) |
| Depositing User: | Mrs Fatimah Azzahra |
| Date Deposited: | 09 May 2016 03:57 |
| Last Modified: | 09 May 2016 03:57 |
| URI : | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/29260 |
Actions (login required)
 |
View Item |
