PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK KEPASTIAN HUKUM

Penulisan berkenaan dengan kajian tentang perlindungan Hukum kebebasan berpendapat di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 28 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Aspek kepastian Hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum deskriptif Normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan dan bahan Hukum yang berhubungan pelaksanaan perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 28 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini maka penulis mengambil data pada pendapat – pendapat para ahli dan perundang – undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan – pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang bener dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, penelitian ini bersifat penelitian literatur ( litersry research, yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan – bahan pustaka Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui, a. bentuk kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang – Undang No. 11 tahun 28 bahwa dalam Undang – Undang tersebut tidak menyebutkan bentuk kebebasan berpendapat, namun dari ketentuan pasal yang tercantum dalam Undang – Undang tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan media sosial dan internet sebagai media informasi dan transaksi elektronik tidak dibenarkan melanggar Hukum tetapi tidak ada rincian bentuk dari kebebasan berpendapat yang dapat dilakuan oleh masyarakat. B. Perlindungan Hukum kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 28 dapat dikatakan bahwa menyampaikan pendapat di media sosial atau media elektronik tidak mendapatkan perlindungan Hukum yang tegas oleh karena itu seseorang tidak mempunyai kebebasan berpendapat di media sosial secara absolut karna tidak ada pelindungan secara tegas yang mengatur dalam Undang – Undang tersebut.