KORUPSI BIROKRASI (Studi Fenomenologi Aktor Fungsional dalam Negotiated Order di Kota Palun)

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan proposisi dari teori negotiated order
milik Strauss dengan menganalisis fenomena korupsi birokrasi di salah satu kota di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi untuk
menelusuri secara mikro bagaimana pengalaman beberapa birokrat yang terlibat
dalam tindakan korupsi birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara dengan teknik
penentuan informan menggunakan snowball. Hasil penelitian ini memiliki dua poin
utama yaitu pengembangan teori negotiated order dan kajian metodologis dari
fenomenologi klasik dan baru. Pada poin pertama, bahwa perubahan tatanan
negosiasi antara birokrat fungsional memiliki bahasa simbol yang menjadi bahasa
interaksi yang digunakan. Selain itu adanya struktur ternyata masih memiliki peran
meskipun tidak dominan dalam aksi perubahan tatanan. Penelitian ini juga menjawab
tantangan dari beberapa kritik terhadap teori negotiated order dan telah berhasil
menunjukkan bahwa adanya tatanan yang dilakukan tanpa melalui negosiasi
sebenarnya merupakan bagian dari berjalannya negosiasi selanjutnya. Sehingga
perubahan tatanan antara satu dengan yang lain terjadi kesinambungan. Pada poin
kedua, bahwa perdebatan metodologis fenomenologi klasik dan baru menunjukkan
bahwa metodologi yang dibangun oleh Husserl dan Schutz yang berlandaskan pada
kesadaran aktor lebih dinamis digunakan dibandingkan Schmitz yang berlandaskan
priori sosial. Hal ini bisa dilihat bagaimana aktor dalam menceritakan
pengalamannya mengenai tindakan penyelewengan lebih dilatarbelakangi oleh faktor
dunia kehidupan dan sikap alamiah aktor dibandingkan situasi dan kondisi
sebagaimana yang digagas oleh Schmitz. Sehingga kajian metodologi fenomenologi
klasik masih relevan digunakan dalam penelitian kontemporer.