TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 23 HURUF (i) UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

OKTAVIA ARDANI, ELY (2007) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 23 HURUF (i) UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_NORMATIF_TENTANG_STATUSKEWARGANEGARAAN.pdf

Download (147kB) | Preview

Abstract

Obyek kajian dalam penulisan tugas akhir ini adalah peraturan pernyataan keinginan untuk tetap ingin menjadi warga negara Indonesia bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dalam jangka waktu 5 tahun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia yang di sahkan pada tanggal 12 juli 2006. Berdasarkan pasal 23 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang menyebutkan bahwa Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu terakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dalam hal ini penulisan tugas akhir ini mengkonsentrasikan pembahasan pada Upaya yang dilakukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar tidak kehilangan kewarganegaraan dan juga hak repudiasi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam hal dilakukannya penghapusan kewarganegaraannya sebagai akibat tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI. Permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini ada dua, yaitu pertama, berkaitan dengan upaya apakah yang harus dilakukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar tidak kehilangan kewarganegaraan. Kedua, permasalahan tentang hak Repudiasi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam hal dilakukannya penghapusan kewarganegaraan akibat tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar tidak kehilangan kewarganegaraan. Serta untuk mengetahui apakah Tenaga Kerja Indonesia memiliki hak repudiasi dalam hal dilaksanakannya penghapusan kewarganegaraan (TKI) sebagai akibat tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sesuai batas yang telah ditentukan dalam undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis diskriptif kualitatif yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis berupa konsep-konsep hukum, kaidah hukum, dan teori-teori hukum. Untuk itu penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dengan jenis-jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, atau artikel, dan bahan hukum tertier yang berupa kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan lain-lain. Hasil dari penulisan hukum ini mengungkapkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD ‘45) Pasal 28D Ayat (4) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya, yang menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan hak bagi setiap orang serta menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya dengan tidak mengabaikan paraturan perundang-undangan yang ada, untuk melakukan upaya antisipasi sejak dini kemungkinan resiko hilangnya kewarganegaraan maka Tenaga Kerja Indonesia harus melakukan atau memenuhi prosedur yang ada salah satunya seperti yang tertuang dalam pasal 9 dan 51 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, upaya lain yaitu dengan harus lebih selektif dalam menentukan pekerjaan yang akan di pilih dan jalani sebab akan berpengaruh pada ruang gerak TKI itu sendiri. Hak repudiasi dapat di ajukan kepada pemerintah dengan Prinsip non-apatride yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, yaitu diperoleh karena kelahiran berdasarkan keturunan dan berdasarkan kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan, dapat dijadikan alasan penolakan (repudiasi) dicabutnya kewarganegaraan seseorang secara sepihak dan juga seharusnya dapat menjadi acuan dan prinsip dalam pembuatan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan khususnya pada pasal 23 huruf (i). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam pasal 23 huruf (i) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan sangatlah diskriminatif dan telah melaanggar Hak Asasi Manusia (HAM) maka dari itu perlu adanya rekonstruksi ulang dan perbaikan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 27 Jun 2012 09:06
Last Modified: 27 Jun 2012 09:06
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9957

Actions (login required)

View Item View Item