TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi di Polresta Kediri)

RILLA USFATUL CHASANAH, PUSPA (2007) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi di Polresta Kediri). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGISTENTANG_PERTIMBANGAN_HUKUM.pdf

Download (161kB) | Preview

Abstract

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah tentang pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dan akibat hukumnya, studi di Polresta Kediri permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah prosedur penghentian penyidikan dalam suatu tindak pidana, faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan, serta apakah ada perlawanan bagi pihak yang dirugikan apabila perkaranya dihentikan. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan permasalahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori hukum dengan melihat realitas yang menjadi pokok permasalahan yang telah di kemukakan. Berdasarkan hasil penelitian dari kasus yang ditangani selama tahun 2004-2006 di Polresta Kediri ada 3 tindak pidana yang dihentikan penyidikannya yaitu pada tahun 2004 dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan jiwa dan dalam tindak pidana curanmor yang tersangkanya meninggal dunia, serta pada tahun 2006 dalam tindak pidana curanmor yang tersangkanya juga mengalami gangguan jiwa. Penghentian penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan di hentikan demi hukum, sebab tersangka yang mengalami gangguan jiwa tidak dikenakan sanksi pidana karena orang yang mengalami gangguan jiwanya adalah harus diampu/ dibawah pengawasan menurut hukum. Sedangkan terhadap tersangka yang meninggal dunia dengan sendirinya penyidikan berhenti dan hapus menurut hukum. Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang atau penyidik dalam hal melakukan penyidikan dan penghentian penyidikan khususnya harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan dasar pertimbangan/ faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana dan penghentian penyidikan demi hukum, seorang penyidik harus dapat mempertanggungjawabkan alasannya tersebut menurut hukum, serta sekaligus pula memberi landasan perujukan bagi pihak yang dirugikan atas penghentian penyidikan tersebut. Orang yang merasa keberatan/ dirugikan bisa mempraperadilankan perkara tersebut atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 27 Jun 2012 08:28
Last Modified: 27 Jun 2012 08:28
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9945

Actions (login required)

View Item View Item