PEMISAHAN TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM RUMUSAN TINDAK PIDANA RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2004

RIZKI AFRYANTO, DIMAS (2009) PEMISAHAN TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM RUMUSAN TINDAK PIDANA RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2004. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PEMISAHAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PERTANGGUNG_JAWABAN_PIDANA.pdf

Download (85kB) | Preview

Abstract

Rancangan KUHP yang dianggap sebagai tumpuan pembaharuan hukum pidana, menyebabkan adanya suatu paradigma baru dalam hukum pidana dalam mengkonstruksi tindak pidana. Pasalnya, Sebagaimana diketahui bahwa dalam KUHP, pandangan yang dianut dalam mengkonstruksi tindak pidana adalah pandangan monistis, dimana unsur pembentuk tindak pidana meliputi unsur perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Konstruksi tindak pidana sedemikian memberikan konsekuensi bahwa untuk adanya suatu pidana atas pelanggaran ketentuan tindak pidana dalam Buku II KUHP, didasarkan atas terpenuhinya semua unsur yang ada dalam rumusan/formulasi pasal-pasal tindak pidana. Berbeda dengan KUHP yang menganut pandangan monistis, dalam Rancangan KUHP, pandangan yang dianut dalam mengkonstruksi tindak pidana adalah pandangan dualistis. Pandangan ini merupakan pandangan yang memisahkan unsur tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini berarti, unsur pembentuk tindak pidana hanya mencakup sebatas perbuatan yang dilarang (criminal act), sedangkan unsur kesalahan dikeluarkan dari konstruksi tindak pidana dan dimasukkan dalam lingkup pertanggungjawaban pidana. Dimasukkanya unsur kesalahan ke dalam lingkup pertanggungjawaban pidana adalah karena pada dasarnya unsur kesalahan merupakan syarat umum untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa untuk adanya pidana atas pelanggaran pasal-pasal tindak pidana dalam Rancangan KUHP tidak didasarkan hanya pada telah dipenuhinya semua unsur dalam rumusan pasal-pasal tindak pidana, namun harus melihat lebih jauh kepada diri si pembuat untuk melihat adanya unsur kesalahan/pertanggungjawaban pidana karena unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan yang dilarang (criminal act).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 27 Jun 2012 08:06
Last Modified: 27 Jun 2012 08:06
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9926

Actions (login required)

View Item View Item