Implementasi Kebijakan Bebas Biaya Pelayanan Kesehatan Dasardi Puskesmas Sobo Kabupaten Banyuwangi

NovaSandy, Arditya (2007) Implementasi Kebijakan Bebas Biaya Pelayanan Kesehatan Dasardi Puskesmas Sobo Kabupaten Banyuwangi. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Implementasi_Kebijakan_Bebas_Biaya_Pelayanan_Kesehatan_Dasardi_Puskesmas_Sobo_Kabupaten_Banyuwangi.pdf

Download (149kB) | Preview

Abstract

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengeluarkan kartu sehat kepada para penduduk miskin yang dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan secara cuma-cuma dari puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Kondisi seperti ini yang akhirnya membuat orang miskin enggan juga menggunakan kartu sehat. Ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan menjadi lebih buruk ketika orang miskin menjadi tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik. Satu hal lagi yang perlu kita cermati adalah masalah komitmen dokter, khususnya dokter spesialis, yang rendah juga sering menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD maupun puskesmas dan hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih jauh dari apa yang diharapkan dan bertentangan dengan apa yang telah tercantum dalam aturan-aturan. Berdasarkan hal fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengungkap lebih jauh lagi dalam bentuk penelitian dengan judul “ Implementasi kebijakan Bebas Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Sobo Kabupaten Banyuwangi”. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Bebas Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Adapun lokasi penelitian ini adalah Puskesmas Sobo Banyuwangi Dengan sample penelitiannya adalah 4 (empat) orang dari pegawai Puskesmas Sobo Banyuwangi. Alat pengumpul data yang di gunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Implementasi kebijakan Bebas Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Sobo Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan Indonesia sehat 2010 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Dinas Kesehatan dan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat khususnya di desa Sobo dimana target sasaran dari program kesehatan ini adalah masyarakat miskin khususnya dan masyarakat umum lainya yang ada di Desa Sobo. Disamping itu juga implementasi program tersebut dimaksudkan guna mengalihkan beban biaya yang selama ini ditanggung oleh masyarakat lewat retribusi Puskesmas sesuai Perda No. 16 Tahun 2002 menjadi beban Pemerintah Daerah melalui subsidi yang akan dibebankan pada APBD kabupaten Banyuwangi tahun 2006. Artinya bahwa dari sebuah kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Bupati dan Perda Kabupaten Banyuwangi kemudian di implementasi dalam suatu tindakan riil dalam mengatasi permasalahan/menanggulangi kesehatan masyarakat Banyuwangi melalui program tersebut Tujuannya adalah memberikan keringanan atau bebas biaya pengobatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas kepada masyarakat Banyuwangi. Kemudian masyarakat Banyuwangi dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan mendapat rujukan dirumah sakit dengan biaya yang dapat ditekan sekecil mungkin. Terbentuknya sistem pelayanan yang peduli terhadap masyarakat atau pasien atau ”System Manage Care dengan sasaranya yang jelas adalah seluruh masyarakat Banyuwangi dengan sasaran utamanya adalah seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi. Sebagai dasar hukum yang digunakan dalam kebijakan Bebas Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Sobo meliputi : Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pokok-pokok Kesehatan, SK Bupati (Banyuwangi) nomor 188/460/SK/439.014/1999 tentang pembentukan badan Pembina Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (BAPIM-JPKM) , Instruksi Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2002, angka romawiI, butir 1.1. dan 1.2 yang menyatakan bahwa untuk ketentuan mengenai penggunaan Alat Habis Pakai (AHP).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 27 Jun 2012 04:21
Last Modified: 27 Jun 2012 04:21
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9828

Actions (login required)

View Item View Item