ASPEK POLITIK HUKUM FUNGSI KOMISI YUDISIAL PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

SAYIDI, MASYKUR (2007) ASPEK POLITIK HUKUM FUNGSI KOMISI YUDISIAL PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ASPEK_POLITIK_HUKUM_FUNGSI_KOMISI_YUDISIAL_PASKA_PUTUSAN.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen membawa implikasi dalam struktur maupun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan dari political will seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan hukum sebagai pijakan utama dalam proses pengelolaan negara dalam bangunan checks and balances system. Penegasan inipun memberi makna bahwa selama ini bangunan sistem hukum belum mampu dijalankan sepenuhnya, sehingga membawa implikasi terhadap persoalan sosial kemasyarakatan termasuk rendahnya kepercayaan publik terhadap dunia hukum dan peradilan itu sendiri, akibat yang dirasakan adalah hukum mengalami keterpurukan sampai pada titik nadir. Terbentuknya Komisi Yudisial merupakan politik hukum dari amandemen konstitusi untuk mengembalikan kewibawaan lembaga peradilan dengan memberikan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Permasalahan kemudian muncul dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan sebagian kewenangan Komisi Yudisial menyangkut pengawasan sebagai tafsiran atas kewenangan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim. Obyek penelitian kali ini adalah bagaimana politik hukum kewenangan Komisi Yudisial pasca putusan MK dan bagaimana implikasinya dalam proses penegakan hukum di Indonesia? Penelitian ini bersifat normatif (doctrinal legal research) yakni, penelitian yang dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis-analisis, klasifikasi yang logis sistematis. Dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis (legal analysis) yakni pendekatan dengan melihat bagaimana konsepsi dari pandangan awal pembentukan Komisi Yudisial, tujuan dan kepentingannya dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Di samping itu juga digunakan pendekatan sintesis yakni proses penggabungan berbagai unsur yang sebenarnya berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang baru di mana unsur-unsur itu saling terkait dan saling pengaruh mempengaruhi. Kesesuaian antara politik hukum dalam konstitusi dengan aturan organis Undang-Undang dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang saling berkitan dalam proses penegakan hukum tersebut. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa politik hukum yang merupakan legal policy dari pihak pembentuk Undang-Undang memiliki keinginan yang besar dalam rangka menegakkan kewibawaan hukum dengan upaya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif yang tertuang dalam kewenangan Komisi Yudisial. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian bahwa politik hukum yang ada belum sepenuhnya bersifat sinergis dan tertata secara harmonis antara aturan satu dengan lain yang sebenarnya saling menopang dan memiliki keterkaitan yang utuh. Persoalan ini muncul dikarenakan dalam proses pembentukan undang-undang tidak dibahas dalam satu paket secara bersamaan. Hal ini diperparah selama pelaksanaan kewenangan dari masing-masing lembaga negara yang sebenarnya saling berkaitan masih menggunakan tafsir dengan logikanya sendiri-sendiri tidak dalam kerangka bangunan yang satu kesatuan dalam bingkai checks and balances system yang saling terkait dan menopang bangunan sistem yang lebih besar. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kecenderungan terjadinya perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam upaya penegakan hukum menjadi politik hukum yang disenergiskan dengan peraturan perundang-undangan yang saling terkait, yakni UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung dan UU Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian proses harmonisasi aturan dapat terjadi dengan tetap dalam bingkai checks and balances system yang nantinya diharapkan maapu membawa proses penegakan hukum di Indonesia dapat dijalankan lebih maksimal dalam satu kesatuan sistem hukum yang memiliki karakteristik keIndonesiaan. Sementara implikasi putusan MK terhadap proses penegakan hukum dari hasil analisis tidak begitu besar dan bahkan bisa dikata tidak cukup memberikan dampak secara luas. Namun lebih memiliki espektasi bagi Komisi Yudisial dalam proses menjalankan salah satu kewenangan yang dimilikinya tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 26 Jun 2012 04:46
Last Modified: 26 Jun 2012 04:46
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9533

Actions (login required)

View Item View Item