Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Impeachment Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Berat

SUGIANTO, TOMI (2007) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Impeachment Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Berat. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Implikasi_Yuridis_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Mengenai_Impeachment.pdf

Download (144kB) | Preview

Abstract

Perubahan yang terjadi dalam UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia juga berimplikasi terhadap konsepsi Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang kemudian mengalami perubahan significant khususnya setelah perubahan ketiga UUD 1945. Akan tetapi, konsepsi impeachment setelah perubahan ketiga UUD 1945 terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ternyata masih terdapat banyak kelemahan, baik dalam ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diatur dalam UUD 1945 maupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun sampai hari ini masih sedikit kajian tentang konsepsi tersebut. Obyek penelitian sekaligus batasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah perkembagan konsepsi impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, yang dimaksud “tindak pidana berat lainnya” sebagai alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945, dan sifat mengikat (binding of force) dari putusan MK dalam proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni, penelitian yang dilakukan melalui proses klasifikasi yang logis sistematis. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan konsep (historical-conceptual approach) serta pendekatan analisis yuridis (legal analysis), yakni pendekatan dengan melihat bagaimana konsepsi impeachment dari pandangan sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana konsep impeachment diterjemahkan menjadi kaidah-kaidah yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam penelitian ini, tekhnik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan ditunjang oleh dokumentasi hukum. Sedangkan untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif yang memfokuskan pada penunjukan makna, diskripsi, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perkembangan konsepsi impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia tidak terlepas dari pengalaman sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni pemberhentian Presiden Soekarno pada tahun 1967 dan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, yang pada saat itu menjadi permasalahan ketatanegaraan sehinggga banyak menyedot perhatian publik. Perubahan konsepsi impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden juga tidak terlepas dari perkembangan perubahan konstitusi Indonesia yakni, Undang-Undang Dasar (UUD), Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (konstitusi RIS 1949), Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), dan selanjutnya kembali ke UUD yang selanjutnya dikenal dengan UUD 1945 beserta perubahanya (perubahan pertama sampai perubahan keempat). Selanjutnya dalam perubahan ketiga UUD 1945, konsepsi impeachment mengalami perubahan yang cukup significant, yang antara lain adalah mengenai prosedur, mekanisme, dan alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari masa jabatannya yang diatur dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C. Dalam hal konsepsi impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden memang mengalami perubahan yang cukup significant, namun masih terdapat beberapa kelemahan yakni, tentang interprestasi tindak pidana berat lainnya sebagai salah satu alasan untuk meng-impeach Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang nantinya hal ini akan menjadi tugas berat MK dalam merumuskan tentang tindak pidana berat dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana, yang diatur dalam KUHP dan juga tindak pidana yang diatur di luar KUHP (diatur dengan undang-undang khusus) seperti pelanggaran HAM, kejahatan ekonomi dan perusakan lingkungan. Selain itu tentang kekuatan mengikat putusan MK dalam proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut pendapat penulis, putusan MK mempunyai kekuatan mengikat hanya dalam hal memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telaha melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7A UUD 1945. pada kenyataannya memang MK tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan tidak ada satu pun kalimat dalam UUD 1945 maupun aturan-aturan lain yang menyebutkan bahwa MK dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 23 Jun 2012 03:43
Last Modified: 23 Jun 2012 03:43
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9189

Actions (login required)

View Item View Item