ANTISIPASI PENGADILAN AGAMA MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN1989 TENTANG PERADILAN AGAMA(Studi di Pengadilan Agama Jember)

Machroes, Shofiyah (2007) ANTISIPASI PENGADILAN AGAMA MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN1989 TENTANG PERADILAN AGAMA(Studi di Pengadilan Agama Jember). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANTISIPASI_PENGADILAN_AGAMA_MENANGANI_SENGKETA_EKONOMI.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Pengadilan agama merupakan salah satu pengadilan agama yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dilingkungan peradilan umum,Peradilan Usaha Tata Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam hal perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Infaq dan Shadaqoh. Dalam kaitannya amandemen Undang Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjadi Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin luas dengan diberikannya wewenang untuk menangani Ekonomi Syariah meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga yang Berjangka Menengah Syariah, Pembiayaan Syariah Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui rasio legis diberikannya wewenang Pengadilan Agama untuk menangani sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ingin mengetahui antisipasi Pengadilan Agama dalam menangani sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum serta dengan melihat realita yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diberikannya wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa Ekonomi Syariah karena Pengadilan Agama menggunakan Syariah sebagai dasar-dasar hukumnya. sedangkan Antisipasi Pengadilan Agama dalam menangani sengketa Ekonomi Syariah Yaitu dengan mendatangkan orang-orang ahli, menghadiri seminar-seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengikuti penataran-penataran tentang Ekonomi Syariah. Dengan diamandemennya Undang Undang No 7 Tahun 1989 menjadi Undang Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama diharapkan Pengadilan Agama Jember agar lebih antusias lagi memberi penyuluhan bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim, serta Pengadilan Agama mengetahui bagaimana kedudukan Basyarnas setelah Undang Undang No3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 23 Jun 2012 03:26
Last Modified: 23 Jun 2012 03:26
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9174

Actions (login required)

View Item View Item