DUALISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENGADILAN UMUM(Studi Analisa isi pada harian Jawa Pos dan Kompas, edisi Januari-Maret2006)

MUFIDA, RAUDHOTUL (2007) DUALISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENGADILAN UMUM(Studi Analisa isi pada harian Jawa Pos dan Kompas, edisi Januari-Maret2006). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Dualisme_Penanganan_Tindak_Pidana_Korupsi.pdf

Download (85kB) | Preview

Abstract

Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. pada tahun 2001 keluar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. maka dengan adanya ketentuan baru berakibat semakin lengkap pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam rangka mempertegas program pemberantasan korupsi, pemerintah membentuk kerja sama pemberantasan korupsi antar lembaga sebagai tindak lanjut dari terbitnya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia di lakukan oleh 2 (dua) lembaga yaitu oleh Pengadilan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pengadilan Tipikor). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dualisme penanganan tindak pidana korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Umum serta faktor penghambat yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kualitatif yaitu suatu analisa untuk membahas bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin, norma/kaidah hukum dan bahan hukum yang menyangkut pembuktian perkara korupsi. Berdasarkan hasil penelitian bagaimana dualisme penanganan tindak pidana korupsi antara Komisi Pemberantasan Korusi dan Pengadilan Umum dalam kenyataannya masih belum ada pencapaian signifikan dalam pemberantasan korupsi karena terdapat standar ganda dalam penindakan kasus korupsi dan adanya dua lembaga dalam penanganannya antara Pengadilan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga menimbulkan adanya dualisme sistem peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan penanganan , salah satunya di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sedangkan di Pengadilan Umum ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dinilai terlalu besar dalam hal penyelidikan sehingga dalam praktiknya institusi tersebut dinilai menerobos kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk itu perlu dilakukan langkah progresif dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, menyangkut segala aspek untuk terciptanya hukum dengan memberikan kewenangan penanganan pemberantasan korupsi pada salah satu lembaga yaitu Pengadilan Tipikor untuk menjadi satu-satunya peradilan yang menangani masalah korupsi sehingga tidak ada dualisme sistem peradilan. Kata kunci “Dualisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Media Massa”.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 21 Jun 2012 09:00
Last Modified: 21 Jun 2012 09:00
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9002

Actions (login required)

View Item View Item