ANALISIS YURIDIS JAMINAN KESELAMATAN KERETA API DALAM UU NO. 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN

MIKE ROLYNSIA A.P, ANDI (2007) ANALISIS YURIDIS JAMINAN KESELAMATAN KERETA API DALAM UU NO. 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_YURIDIS_JAMINAN_KESELAMATAN_KERETA_APIDALAM_UU.pdf

Download (146kB) | Preview

Abstract

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa : “Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara”. Karena angkutan kereta api merupakan salah satu jenis angkutan darat yang diberi kekuasaan oleh negara untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaran kereta api demi kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian, maka dalam pelaksanaannya diperuntukkan demi kepentingan umum dengan tujuan agar meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bentuk jaminan keselamatan kereta api menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, (2) untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kereta api, (3) untuk mengetahui bentuk pengaturan system sanksi pidana pelanggaran keselamatan kereta api. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (metode penelitian kepustakaan) atau sering juga disebut dengan istilah “Legal Research”. Dari hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa bentuk jaminan keselamatan kereta api dapat berupa tersedia fasilitas prasarana dan sarana yang memadai baik itu berupa jalur kereta, stasiun kereta api, lokomotif, kereta, gerbong dan fasilitas pelengkap lainnya. Dan satu hal lagi yang sangat penting yaitu selalu dilakukannya pengujian, perawatan layak jalan kereta api. Dan sebagai pihak pengelola pengangkutan kereta api, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan segala bentuk kerugian baik kepada penumpang dan/atau pengirim barang maupun kepada pihak pemerintah sebagai pemilik. Adapan sanksi yang diberikan oleh penyelenggara kereta api kepada penumpang dan/atau pemilik barang serta masyarakat umum, yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang system sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 dan KUHP.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 21 Jun 2012 07:32
Last Modified: 21 Jun 2012 07:32
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8982

Actions (login required)

View Item View Item