PERSEPSI MASYARAKAT TIONGHOA TERHADAP UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN NO 12 TAHUN 2006. (Studi Pelaksanaan UU di Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar)

MARIA HAPSARI, ROOS (2007) PERSEPSI MASYARAKAT TIONGHOA TERHADAP UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN NO 12 TAHUN 2006. (Studi Pelaksanaan UU di Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERSEPSI_MASYARAKAT_TIONGHOA_TERHADAP_UNDANG.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Masyarakat menyambut gembira dengan disahkannya Undang- Undang Kewarganegaraan Indonesia yang baru oleh DPR RI. Kegembiraan itu tentunya mengarah pada satu visi yang sama untuk berbagai etnis yang ada selama ini. Di Indonesia, tentu saja banyak sekali etnis yang berbeda. Sekarang sudah tak ada lagi masyarakat keturunan Tionghoa, masyarakat keturunan Arab, masyarakat keturunan India, atau masyarakat keturunan Baduy. Yang ada adalah masyarakat Indonesia. Dengan keluarnya Undang-undang Kewarganegaraan tersebut, masyarakat Tionghoa lah yang paling menyambut antusias. Sebab, selama ini mereka merasa lebih banyak menjadi korban diskriminasi. Kesulitan memperoleh KTP, surat akta kelahiran, paspor, dan sebagainya. Akibatnya, mereka menjadi korban "pemerasan" oknum birokrat yang mau mengambil keuntungan pribadi. Tentu saja, dengan keluarnya Undang- undang Kewarganegaraan itu, masyarakat Tionghoa lega. Tetapi, kita masih menunggu apakah birokrasi tetap seperti yang lalu. Yakni, setiap mengurus surat-surat pasti ditanyakan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) yang selama ini selalu menjadi masalah. Padahal, pucuk pimpinan negeri ini (presiden) sudah memutuskan untuk tidak memberlakukan lagi SBKRI tersebut. Namun bila masih ada salah satu oknum pemerintah yang ketahuan mempersulit masyarakat dalam mengurusi sesuatu, pemerintah harus benar- benar bertindak tegas dalam memberikan sanksi, seperti pemberian skorsing. Dalam penelitian ini peneliti menggunakana metode penelitian diskriptif yaitu metode penelitian dengan melakukan penggambaran dan menguraikan dengan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada dan berusaha mencari jalan pemecahannya. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner, interiew, dan dokumentasi, setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan penyajian dan analisa data Analisa data dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan prosentase. Penetapan analisa dengan teknik ini mengandung data kualitatif yang diperoleh dikuantifikasikan, diangkakan sekedar untuk mempermudah penggabungan dua atau lebih data variabel. Kemudian sesudah mendapat hasil akir kemudian dikualifikasikan kembali. Hasil penelitian tentang persepsi masyarakat Tionghoa terhadap Undang- undang Kewarganegaraan No 12 tahun 2006 adalah tidak hanya masyarakat Tinghoa menyambut dengan antusias atas dikeluarkanya Undang- undang kewarganegaraan yang baru tersebut, tetapi juga masyarakat Indonesia yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing. Pada umumnya masyarakat Tionghoa kurang begitu faham dengan arti perubahan status mereka dari WNI Keturunan menjadi WNI, hal itu terjadi karena belum adanya sosialisasi dari pihak- pihak terkait. Mereka sangat puas dengan dikeluarkanya Undang- undang tersebut, menurut mereka meski isi dari undang- undang tersebut tidak 100 % bebas diskriminasi, tetapi paling tidak sekarang sudah ada yang mengatur tentang siapa saja yang disebut Warga Negara Indonesia (WNI), dan bagai mana status Kewarganegaraan mereka selanjutnya. Bagi mereka yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing pun sudah diatur didalamnya, bagaimana status kewarganegaraan anaknya kelak, dan lain- lain. Kesimpulanya adalah masyarakat Tionghoa sangat antusias dan puas dengan dikeluarkanya Undang- undang Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006 tersebut. Mereka berharap Undang- undang tersebut tidak hanya sebagai pelengkap peraturan saja, tetapi benar- benar dilaksanakan sehingga tidak ada lagi diskriminasi etnis yang ada hanya rasa aman dan nyamam, tidak ada lagi hantu SBKRI. Bagi aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran dalam pemberian pelayanan harus diberi sanksi secara tegas.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 20 Jun 2012 09:35
Last Modified: 20 Jun 2012 09:35
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8810

Actions (login required)

View Item View Item