ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELANGGARAN TERHADAP PROSES KELUAR DAN MASUKNYA MUATAN BARANG YANG MENGANDUNG UNSUR PENYUAPAN (Studi di Pelabuhan PT. Terminal Petikemas Surabaya, Jawa Timur)

Karya Nugraha, Kurnia (2009) ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELANGGARAN TERHADAP PROSES KELUAR DAN MASUKNYA MUATAN BARANG YANG MENGANDUNG UNSUR PENYUAPAN (Studi di Pelabuhan PT. Terminal Petikemas Surabaya, Jawa Timur). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_YURIDIS_SOSIOLOGIS_PELANGGARAN_TERHADAP_PROSES_KELUAR.pdf - Published Version

Download (142kB) | Preview

Abstract

Objek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi di PT. Terminal Petikemas Surabaya ? Faktor apa saja yang mendukung terjadinya pelanggaran tersebut ? serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan para pihak atas terjadinya pelanggaran tindak pidana suap di PT. Terminal Petikemas Surabaya/ Metode yang di gunakan adalah yuridis sosiologis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata untuk menemukan fakta. Sedangkan analisa data menggunakan diskriptif analisis yaitu prosedur memecahkan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dan pengamatan dilapangan kemudian dianalisa dengan memberikan kesimpulan, analisis data dengan menggunakan responden atau narasumber, sehingga tergambar paparan permasalahan yang telah diuraikan dan saling berkaitan baik secara teorits maupun secara praktek. Lokasi penelitian bertempat di kota Surabaya, dikarenakan ada indikasi tindak pidana suap dalam PT. Terminal Petikemas Surabaya, yang berkedudukan di kotas tersebut. Data primer didapat oleh penulis secara langsung dari lapangan, melalui wawancara dengan sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian serta menggunakan kuesioner yang sudah di siapkan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi pada saat wawancara tetap terkait dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta data remisi dari instansi terkait yang digunakan sebagai bahan penelitian dan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang telah di kemukakan. Kegiatan dari transportasi memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain ( part of destination ), maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk memindahkan atau pengiriman barang-barangnya. Keuntungan yang disebabkan adanya jasa angkutan bagi masyarakat yang selalu menggunakan jasa angkutan barang baik melalui darat, angkutan laut maupun angkutan udara bahwa barang-barang yang di kirim. Namun demikian dalam penyelenggaraan arah jasa transportasi tak lepas juga dari persoalan suap-menyuap misalnya kasus suap yang terjadi di gate, yaitu pada pintu masuk dan keluarnya barang yang berada pada kontainer di pelabuhan angkutan barang PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS). Bentuk dari pelanggaran ini adalah berupa dimana biasanya para pegawai dari perusahaan tersebut menerima uang atau dari pelanggan yang mana hal ini dimulai dari Gate (pintu masuk barang) hingga sampai ke Container Yard (lapangan) atau tempat penyimpannya barang. Faktor-faktor dengan adanya pelanggaran tersebut karena dokumen tidak sesiau dengan fisik, closing time, over weigt, dan tidak ada segel (seal). Karena adanya bentuk dan faktor tersebut di atas, maka adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PT. TPS untuk memberantas itu semua dengan mengeluarkan surat edaran No. 01 / PENG. KP. 0.04 / TPS-2005. Tetapi aturan tersebut tidak jelas akan sangsinya sehingga menurut penulis kurang efektif. Dapat di analisa secara yuridis bahwa pelanggaran yang terjadi di gate dan container yard yang dilakukan oleh pegawai TPS merupakan suatu tindak pidana korupsi suap yaitu dengan adanya pelanggaran pegawai TPS yang mengadakan biaya di luar prosedur yang sudah di tetapkan oleh TPS dimana dilapangan tidak di benarkan untuk memberi maupun menerima pemberian dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan untuk dapat di pidana secara umum, selain itu juga ada sifat melawan hukum sebagai syarat tertulis untuk dapat di pidana.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Anwar Jasin
Date Deposited: 20 Jun 2012 08:02
Last Modified: 20 Jun 2012 08:02
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8794

Actions (login required)

View Item View Item