“Upaya Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk” (Studi Pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi)

Sugiarto, Muh. (2007) “Upaya Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk” (Studi Pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Upaya_Dinas_Perhubungan_Dalam_Peningkatan_Pendapatan_Asli_Daerah.pdf

Download (140kB) | Preview

Abstract

Setiap Daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Maksud pemberian Otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman Daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menjamin terselenggaranya Otonomi Daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian Otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut, maka semua bidang Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari Daerah perlu terus di tingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah pada masing-masing Daerah adalah tidak sama, hal ini dikarenakan menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka upaya pendayagunaan aparatur, termasuk didalamnya pejabat dan staff yang mengelola keuangan dan pendapatan Daerah, perlu diberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menggali potensi sumber pendapatan Daerah yang ada serta mengelola administrasi keuangan Daerah secara baik, sehingga dapat digunakan secara efisien dalam pembangunan Daerah. Dalam pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, Daerah mempunyai rencana strategis kebijakan dan program. Dalam menggali berbagai Pendapatan Asli Daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerahnya dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah. Makin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin menjamin terselenggaranya Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya untuk menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah mempunyai dasar yang sangat penting untuk pembangunan di Daerah. Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda No 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melalui aparat pelaksananya, Dinas Perhubungan dan Komunikasi berupaya untuk menggali dan membina sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain dengan melaksanakan upaya pengembangan dan pembinaan sumber-sumber pungutan retribusi Daerah. Dalam Pasal 2 ayat (2) Perda No 6 Tahun 2002 ini dijelaskan bahwa obyek retribusi Daerah adalah Semua Kekayaan Milik Daerah meliputi:kendaraan bermotor dengan Muatan Sumbu Terberat (MST); Pemakaian jasa Laboratorium jalan. Dasar hukum inilah yang digunakan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi untuk mengelola dan mengali potensi pendapatan yang berasal dari pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Hal ini dikarenakan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk banyak memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Dinas Perhubungan dan Komunikasi diharapkan bisa bekerja dengan baik dan sesuai dengan koridor hukum selaku pelaksana teknis di lapangan. Terlepas dari itu semua, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mempunyai potensi pendapatan yang cukup menjanjikan bagi Kabupaten Banyuwangi ke depannya untuk kemajuan Daerah guna melaksanakan Otonomi Daerah yang diberikan oleh Pusat kepada Daerah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 20 Jun 2012 07:32
Last Modified: 20 Jun 2012 07:32
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8772

Actions (login required)

View Item View Item