PELAKSANAAN / IMPLEMENTASI Pasal 74 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN di LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan, Penyelesaian Sengketa PenebanganKayu di Kabupaten Bangkalan Madura)

Teguh Sutanto, Agung (2007) PELAKSANAAN / IMPLEMENTASI Pasal 74 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN di LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan, Penyelesaian Sengketa PenebanganKayu di Kabupaten Bangkalan Madura). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN__IMPLEMENTASI_Pasal_74_UNDANG-UNDANG.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan adalah Perdamaian yang dicapai di luar proses peradilan ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka yang bersangkutan dapat mengajukan proses pengadilan. Persoalan proses di luar pengadilan itu hanya berlaku untuk sementara dan sama sekali tidak dapat menjamin bahwa suatu ketika tidak akan timbul lagi dan mungkin persoalannya lebih meruncing. Seperti diketahui bahwa Lembaga Perdamaian sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa ini mempunyai banyak manfaat, baik bagi para pemilik yang bersengketa sendiri maupun bagi pihak pengadilan. Oleh karena itu, maka Lembaga Perdamaian itu perlu dikembangkan secara lebih efektif, agar lebih membudaya di dalam kehidupan masyarakat kita. Dalam rangka pencapaian peradilan yang cepat, tepat dan efisien, suatu penyelesaian secara damai mempunyai arti penting bagi masyarakat Indonesia yang tenteram rukun dan damai. Oleh karena itu bagi mereka yang bersengketa sebaiknya diselesaikan secara perdamaian saja, yakni perdamaian dalam suasana yang diliputi rasa kekeluargaan atau persaudaraan dan persahabatan antara area pihak, dari pada suatu perkara diputus dengan putusan peradilan. Persoalannya apabila tidak diselesaikan secara damai akan semakin tajam perkara atau pertentangan yang timbul dan dapat merusakkan kembali persaudaraan, kekeluargaan serta keserasian hubungan masing-masing pihak dalam masyarakat. Sebabnya bukanlah kita kehilangan kepercayaan kepada pengadilan sebagai tempat untuk mencari kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melainkan karena badan yudikatif/peradilan ini sekarang dibisik-bisikkan bahwa di dalamnya telah terjadi berbagai macam perdamaian kotor, suap-menyuap, pengaruh mempengaruhi dan kesemuanya itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya penyelesaian itu terjadi hendaklah diselesaikan secara damai saja. Karena sengketa atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat itu akibatnya pasti akan menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, ini berarti tali yang menghubungkan anggota-anggota masyarakat yang bersengketa yang semula harmonis menjadi kebencian dan rasa permusuhan yang lebih banyak dikendalikan emosi dari pada akal pikiran yang sehat. Di pengadilanpun sebenarnya upaya perdamian ini diusahakan terlebih dahulu karena itu jika pada permulaan sidang kedua belah pihak hadir maka hakim diwajibkan untuk berusaha mendamaikan mereka. Inisiatif untuk menyelesaikan perkara secara damai adalah tergantung dari para pihak dan tugas hakim dalam proses peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dan tujuan dari pemeriksaan perkara secara perdamaian adalah untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hambatan pertama adalah memang karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri, harus diakui masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami aturan hukum, hambatan lain adalah mereka tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perkaranya atau salah satu pihak tidak ingin masalah ini diselesaikan karena memperoleh manfaat apabila perkaranya tidak selesai-selesai. Berbagai cara dilakukan agar proses perdamaian tidak terjadi seperti tidak hadir pada saat diadakan perdamaian dan lain-lain

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 19 Jun 2012 06:46
Last Modified: 19 Jun 2012 06:46
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8551

Actions (login required)

View Item View Item