SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG­-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Tiyaropa Hasibuan, Dani (2007) SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG­-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Syarat_Poligami_dalam_Undang1.pdf

Download (82kB) | Preview

Abstract

Berbicara masalah poligami erat terkait hubungannya dengan esensi perkawinan. Dimana tujuan perkawinan yang sangat esensial adalah menciptakan kedamaian, kebahagiaan, kasih sayang, dan ketentraman dalam keluarga. Perihal mengenai tata cara untuk berpoligami dan syarat untuk dapat melakukan poligami telah diatur sedemikian rupa baik dalam UUP No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam. Tata cara pelaksanaan maupun syarat untuk melakukan poligami dalam UUP NO. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 3, 4, dan 5, mengenai kewajiban seorang suami lebih lanjut diatur dalam Pasal 65. dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas UUP’74 diatur dalam Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44, dan mengenai sanksi adanya pelanggaran diatur dalam Pasal 45. Sedangkan dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri diatur pada Pasal 4, 9, dan Pasal 10. Dan dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP NO. 10 diatur dalam Pasal 1 angka 4, 5 dan 9. Selanjutnya, lebih lanjut dalam KHI Inpres No. 1 Tahun 1991, mengenai tata cara dan persyaratan untuk melakukan poligami diatur dalam Bab IX Pasal 55, 56, 57, 58 dan Pasal 59. Adapun dalam Islam, syarat untuk dapat melakukan poligami diterangkan dalam firman Allah SWT, Sr. an­Nisa’ ayat 3 dan ayat 129. Menurut penjelasan ayat­ayat tersebut syarat seseorang yang hendak berpoligami ialah ia harus mampu untuk berbuat adil terhadap istri­istri dan anak­-anaknya, baik dalam hal pemebrian nafkah, tempat tinggal, pakaian, makan dalam mengatur giliran malam, dan sampai pada pendidikan yang layak terhadap anak. Atas dasar ini, keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah bersikap seimbang di antara para istrinya sesuai dengan kemampuannya, yaitu dalam hal bermalam atau memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain­lain; bukan dalam masalah cinta dan kasih sayang yang memang berada diluar kemampuan manusia. Dengan demikian praktek poligami bisa dilakukan oleh orang yang meyakini bahwa dirinya mampu menjaga keadilan di antara istri­istrinya. Ketika seorang laki­laki berkeyakinan bahwa dirinya mampu menjalankan syarat-­syarat poligami dan memiliki sarana untuk melakukannya, maka dialah salah satu dari orang yang diizinkan oleh agama untuk berpoligami. Sebaliknya orang yang hanya memikirkan kebutuhan pribadinya tanpa melihat kebaikan dan keburukan keluarganya, hanya sibuk memenuhi kebutuhan seksnya dan berpikir bahwa perempuan hanya sebagai sarana dan alat untuk memenuhi syahwat laki­laki; Islam tidak mengizinkan orang semacam ini untuk berpoligami. Hal terpenting yang perlu ditanamkan pada setiap orang yang akan terlihat poligami adalah wujud tanggungjawab di hadapan Allah SWT dan sesama manusia, dengan memenuhi rasa keadilan pihak terkait sesuai dengan keadilan yang dikehendaki­Nya yang berasaskan pada Al­ Qur’an dan Sunah, sehingga menjauhkan diri dari penafsiran hukum demi keuntungan hawa nafsu semata.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Syariah
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 19 Jun 2012 06:37
Last Modified: 19 Jun 2012 06:37
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8542

Actions (login required)

View Item View Item