Aktivitas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Meningkatkan Pelayanan Sertifikasi Tanah (Study di BPN Kabupaten Malang)

Tri Astuti, Mei (2007) Aktivitas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Meningkatkan Pelayanan Sertifikasi Tanah (Study di BPN Kabupaten Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Aktivitas_Badan_Pertanahan_Nasional.pdf

Download (147kB) | Preview

Abstract

Tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan disegala bidang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang pelayanan publik memungkinkan kantor pertanahan melakukan perbaikan prosedur pelayanan yang ada di instansi tersebut. Pelayanan sertifikasi tanah pada hakekatnya untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang bermuara pada perlindungan hukum bagai pemegang hak atas tanah. Dengan demikian sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sangat penting bagi subyek hukum hak atas tanah, mengingat pentingnya fungsi serta manfaat sertifikat tanah. Karena merupakan kebutuhan publik yang menyangkut hukum, maka kantor pertanahan berusaha mewujudkan tuntutan masyarakat dengan mengambil langkah-langkah perbaikan pelayanan. Penelitian dengan judul Aktifitas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan pelayanan sertifikasi tanah (study di BPN Kabupaten Malang). Tujuan dari penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui aktivitas kantor pertanahan Kabupaten Malang dalam meningkatkan pelayanan sertifikasi tanah, (ii) untuk mengetahui hambatan dalam pelayanan serifikasi tanah di kantor pertanahan Kabupaten Malang. Survey kualitatif dan didukung dengan wawancara mendalam terhadap informans kunci digunakan dalam pengumpulan data. Kantor pertanahan Kabupaten Malang sebagai wilayah study penelitian dan secara keseluruhan terdapat 6 responden sebagai key information, yang terdiri 1 orang Kepala bidang Tata Usaha 1 orang bagian informasi 2 orang bagian sertifikasi tanah 1 bagian penatagunaan dan 1 orang dari masyarakat warga Kabupaten Malang yang mengurus sertifikasi di kantor pertanahan Kabupaten Malang. Enam responden sebagai subyek penelitian menginformasikan bahwa kantor pertanahan Kabupaten Malang telah melakukan perbaikan prosedur pelayanan dalam bidang sertifikasi tanah termasuk transparansi pelayanan, sosialisasi dan rencana program sertifikat massal. Hal itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 dan keputusan Kepala BPN No.1 Tahun 2005 tentang prosedur pelayanan sebagai pemenuhan tuntutan masyarakat akan pelayanan disegala bidang termasuk pertanahan (efisiensi waktu dan biaya, transparansi, mudah/tidak berbelit-belit. Dalam melakukan peningkatan pelayanan pertanahan tidak asal cepat dan murah akan tetapi yang telah menjadi prinsip dari kantor pertanahan Kabupaten Malang adalah keakuratan dalam jaminan kepastian hukum untuk menghindari komplain masyarakat akan kekeliruan dan kesalahan produk. hak milik tanah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sertifikat selain dapat memberikan rasa aman terhadap hak milik tetapi juga dapat mempertinggi nilai jual tanah, disamping itu yang lebih berharga lagi sertifikat dapat dijadikan agunan kredit di bank. Kantor pertanahan Kabupaten Malang telah memiliki SOP (Standart Operasional Prosedur) yang menyangkut perbaikan prosedur pelayanan. Dalam perbaikan tersebut kantor pertanahan Kabupaten Malang menerapkan sistem loket untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikasi tanah. Loket 1 sebagai media informasi, loket 2 sebagai tempat penyerahan berkas, loket 3 sebagai tempat pembayaran biaya dan loket 4 sebagasi tempat pengambilan produk. Menunjuk pada pembiayaan untuk pendaftaran sertifikasi tanah sebesar Rp 25.000,- dan rata-rata biaya pengukuran-pemetaan tanah sebesar Rp 155.000,- s/d 2.236.000,- semua tertrasnparansikan melalui mading/papan pengumuman dan brosur, yang secara rinci dijelaskan berdasarkan luas bidang tanah antara 0 m² - 250 m² s/d 9.751 m² - 10.000 m², sehingga tidak ada diskriminasi terhadap antar pemohon sertifikat tanah. Curahan waktu pelayanan proses sertifikat sesuai dengan SOP adalah 15 hari diluar pengukuran dan pemetaan tanah, kantor pertanahan Kabupaten Malang belum dapat menyesuaikan secara tepat dengan standar waktu dalm SOP. Rentang waktu untuk menyelesaikan sengketa dan pengumpulan berkas-berkas permohonan menjadi hambatan dalam pelayanan sertifikasi tanah sehingga waktu yang telah ditetapkan kurang efektif atau kurang sesuai dengan prakteknya. Partisipasi masyarakat sebenarnya sangat dibutuhkan dalam dalam peningkatan pelayanan sertifikasi tanah. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam penyiapan berkas permohonan dan pemasangan tanda batas, selain itu masyarakat juga diharapkan tanggap terhadap kekurangan berkas permohonan dan pengumuman data fisik dan data yuridis dan segera memenuhinya. Sehingga dengan begitu proses sertifikasi tanah dalam teori dan praktek dapat sesuai. Kantor pertanahan telah memberikan informasi ke kecamatan yang kemudian di tembuskan kek akantor kelurahan untuk secepat mungkin diinformasikan kewarga masyarakat. Perluasan pendaftaran tanah disosialisasikan melalui penyuluhan tiap kecamatan yang mengundang wakil tokoh masyarakat dan aparatur kelurahan yang diselenggarakan kantor pertanahan dan pemerintah Kabupaten dengan tujuan menginformasikan prosedur pelayanan dan program ”sertifikat massal SMS” (Sertifikat Massal Swadaya).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 19 Jun 2012 06:29
Last Modified: 19 Jun 2012 06:29
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8535

Actions (login required)

View Item View Item