PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN (Studi Kualitas Pelayanan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Malang)

Tri Yunita, Dhevy (2007) PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN (Studi Kualitas Pelayanan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAYANAN_PUBLIK_BIDANG_PERIZINAN_USAHA_PERDAGANGAN.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Di era seperti sekarang ini, pelayanan publik oleh instansi pemerintah menjadi sorotan tajam oleh berbagai kalangan masyarakat perbaikan terus dilukakan guna memperbaiki kualitas dan citra instansi pemerintah dalam pelayanan publik. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah guna memperbaiaki pelayanan publik adalah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Tata Laksana Pelayanan Umum, sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik nasional yang berisi sebagai pedoman yang harus diikuti instansi pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik dengan memberikan pelayanan secara prima (efektif dan memuaskan). Setelah itu ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang pelayanan publik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dunia usaha semakin pesat. Tidak heran apabila sering kita jumpai berdiri usaha-usaha baik mulai dari kecil, menengah dan besar. Untuk menidirikan usaha, pelaku usaha wajib memiliki surat izin usaha perdagangan atau yang sering disebut SIUP. Diskoperindag adalah salah satu instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang perizinan usaha perdagangan. Oleh karena itu Diskoperindag Kabupaten Malang dituntut untuk memiliki kualitas pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan. Kualitas suatu instansi pemerintah dapat dilihat dan diukur dari standar pelayanan publiknya. Standar pelayanan publik meliputi:prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu pelayanan, persyaratan, sarana prasarana, kompetensi petugas dan produk pelayanan. Jenis penelitian dilakukan secara deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah perorangan ataupun lembaga yang melakukan permohonan surat izin usaha perdagangan di Kabupaten Malang pada tahun 2006. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik oleh Diskoperindag dalam pengurusan SIUP berdasarkan standar pelayanan publik adalah kurang memuaskan. Terdapat beberapa fakta lapangan dari hasil wawancara yang menjadi faktor pelayanan publik oleh Diskoperindag Kabupaten Malang diantaranya adalah prosedur pelayanan yang cukup rumit untuk dipahami, batas waktu pengurusan SIUP sebagian ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, biaya pelayanan yang tidak transparan dan cukup mahal, terdapat sebagian persyaratan yang cukup susah untuk mendapatkannya, fasilitas operasional yaitu berupa komputer yang kondisinya kurang baik. Untuk kompetensi petugas pelayanan, fasilitas penunjang dan suasana ruangan cukup baik. Begitu juga dengan output/hasil pelayanan dan penyelesaian komplainnya cukup baik. Untuk menguatkan fakta tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan menyebarkan quesioner seperti penjelasan diatas, dan setelah dianalisa hasilnya kurang memuaskan (2,41)

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 19 Jun 2012 06:17
Last Modified: 19 Jun 2012 06:17
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8526

Actions (login required)

View Item View Item