PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANDUNGSARI MALANG (Studi di Perum Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)

Kristinawati, Lilis (2007) PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANDUNGSARI MALANG (Studi di Perum Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENERAPAN_PRINSIP_SYARIAH_DI_PERUM_PEGADAIAN_SYARIAH.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Cabang Pegadaian Syariah adalah sebuah produk baru dalam bisnis yang dikelola oleh Perum Pegadaian. Landasan hukum berdirinya Cabang Pegadaian Syariah adalah PP Nomor 103 Tanggal 10 Nopember 2000 serta Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Keberadaan Cabang Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat indonesia terhadap hadirnya sebuah institusi pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Karakteristik dari cabang pegadaian syariah adalah tidak ada pungutan berbentuk bunga. Dalam konteks ini uang ditempatkan sebagai alat tukar bukan sabagai komoditi yang diperjual belikan. Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan prinsip syariah dalam operasional Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang serta hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam operasional Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Metode pendekatan masalah adalah yuridis sosiologis, sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data adalah deskriptif kualitatif. Kegiatan operasional di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang yang meliputi proses pemberian kredit, pelunasan pinjaman serta pelaksanaan lelang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn serta Pedoman operasional gadai syariah yang diterbitkan oleh perum pegadaian. Pada proses pemberian kredit rahn dilakukan dengan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah, hal ini sesuai dengan karakteristik cabang pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan Islam yang tidak menggunakan bunga dalam setiap transaksinya, selain itu penggunaan dua akad inilah yang menjadi pembeda utama dengan sistem yang diterapkan di Pegadaian Konvensional yang hanya menggunakan satu akad yaitu gadai saja. Pada saat pelunasan pinjaman rahin diwajibkan membayar uang pinjamannya serta kewajiban lain yaitu ijarah. Apabila sampai dengan jatuh tempo akad, rahin tidak melunasi pinjamannya dan tidak juga melakukan perpanjangan maka Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang melaksanakan proses lelang dengan terlebih dahulu memberitahukan pada rahin bahwa marhunnya akan dilelang. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi maka rahin wajib membayar sisa kewajiban pada murtahin dan sebaliknya bila ada kelebihan hasil penjualan marhun maka rahin berhak menerima kelebihan. Kendala yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang yaitu masalah keterbatasan fasilitas kantor, serta belum banyak yang mengetahui kebaradaan Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, maka dari itu publikasi yang dilakukan antara lain dalam bentuk brosur, spanduk. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem operasional di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang sudah menggunakan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Pelayanan kredit di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Pemahaman masyarakat tentang gadai syariah belum begitu baik sehingga diperlukan sosialisasi yang intensif dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang Dari hasil kesimpulan di atas penulis memberikan saran bahwa pengawasan dan pengendalian dari Manajer Cabang perlu ditingkatkan guna menjamin terlaksananya transaksi yang sesuai syariah. Selain itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang mengatur tentang penggunaan dana bagi nasabah, jangan sampai dana yang diperoleh dari sumber yang halal, digunakan untuk keperluan yang tidak baik

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 19 Jun 2012 02:24
Last Modified: 19 Jun 2012 02:24
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8416

Actions (login required)

View Item View Item