KONSEP GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM

WAHAB ANASTY, ABDUL (2007) KONSEP GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
KONSEP_GADAI_DALAM_PERSPEKTIFHUKUM_POSITIF_DAN_FIQH_ISLAM.pdf

Download (85kB) | Preview

Abstract

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai keperluan bersifat mendesak, maka pemerintah memberikan jasa di bidang perkreditan yang didasarkan jaminan bagi orang yang meminjam dari jasa tersebut. Jasa itu, yang bernama “Pegadaian” adalah salah satu dari lembaga perkreditan yang ditangani oleh pemerintah di bawah naungan Menteri Negara BUMN. Dengan tujuan pemerintah untuk membentuk lembaga perkreditan seperti ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemenuhan keuangan yang sifatnya mendesak dan cepat. Lalu kemudian bagaimana dengan “gadai” yang kita kenal selama ini di Indonesia penggunaannya, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah sering menggunakan transaksi dalam bentuk gadai. Bahkan transaksi ini terlembagakan dalam bentuk jasa yang bergerak di bidang pergadaian. Di mana lembaga yang dimaksud sering diidentikkan dengan Perum Pegadaian. Yang selama ini sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan motonya : “menyelesaikan masalah tanpa masalah” sebagai satu­satunya perusahaan yang mengusahakan di bidang pergadaian di bawah pengawasan pemerintah. Sejalan dengan latar belakang permasalahan di atas, maka timbul beberapa masalah yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut : (a) Bagaimana konsep gadai dalam perspektif hukum positif dan fiqh Islam ? (b) Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep gadai pada hukum positif dengan fiqh Islam ? Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan fakta hukum atau aturan normatif hukum yang berlaku berdasarkan data­data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini. Di mana hasil dari analisa data­data yang diperoleh untuk melihat aturan hukum yang berlaku di dalam mekanisme penggadaian baik dalam ketentuan hukum positif maupun fiqh Islam. Dan melihat perbedaan dari keduanya terutama dari fungsi yang digunakan pada pegadaian tersebut, apakah berfungsi nilai sosial atau hanya bernilai komersial saja. Dengan hasil pembahasan yaitu, bahwa gadai merupakan akad pemindahan hak milik kepada orang lain setelah adanya peminjaman sejumlah uang dengan memberikan jaminan barang berupa barang gadaian. Meskipun secara tegas, bahwa gadai bukan pemilikan atas suatu benda dan bukan pula akad atas manfaat suatu benda (seperti sewa­menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang­ piutang. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai, yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah dapat dijadikan suatu alternatif. Yakni “murtahin” dapat mengambil manfaat barang gadaian sepanjang “rahin” mengizinkannya. Akan tetapi pengambilan manfaat atas barang gadaian itu apabila tidak mengarah kepada “riba” yang telah disepakati keharamannya. Sedangkan sistem gadai dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana tersebut di atas, akantetapi dalam pelaksanaan gadai diharuskan membayar uang tambahan atas barang gadaiannya. Hal ini dikarenakan untuk biaya administrasi dan juga untuk membayar uang atas sejumlah barang yang menjadi gadaiannya. Meskipun dalam prakteknya sistem pergadaian di Indonesia juga ada yang menerapkan dengan sistem syariah dan ada juga yang menggunakan sistem konvensional. Pengambilan manfaat barang gadaian oleh “murtahin “ adalah dibolehkan sepanjang tidak terdapat penganiayaan salah satu pihak. Sehingga seandainya yang berhutang itu masih belum mampu melunasi utangnya, maka jangan sampai ditumpukan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada lebih dari uang pokok pinjaman yang akan menimbulkan “riba”. Demikian pula dalam sistem pergadaian yang diadakan oleh Perum Pegadaian di Indonesia selayaknya dalam praktek gadai harus mengikuti cara­cara yang lebih syar`iyah. Terutama ketika barang gadaian belum dapat ditebus oleh penggadai (pemilik barang gadaian) yang digadaikan kepada Perum Pegadaian tidak serta merta melelang barang gadaian ketika penggadai belum dapat menebus barang gadaiannya. Karena hal ini akan menimbulkan kerugian yang banyak bagi pemberi gadai, dan akan menimbulkan keuntungan yang banyak bagi pemegang gadai.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Syariah
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 18 Jun 2012 08:00
Last Modified: 18 Jun 2012 08:00
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8396

Actions (login required)

View Item View Item