PERBANDINGAN HAK-HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DAN NARAPIDA SELAIN TERORISME (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan)

Wijayanti, Nova (2007) PERBANDINGAN HAK-HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DAN NARAPIDA SELAIN TERORISME (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERBANDINGAN_HAK-HAK_NARAPIDANA_TINDAK_PIDANA.pdf

Download (161kB) | Preview

Abstract

Obyek studi ini adalah mengenai penerapan hak-hak narapidana yang tertuang dalam UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14, yang mana dalam penulisan ini yang menjadi pokok permasalahan adalah penerapan hak-hak narapidana dengan kasus terorisme. Metode yang digunakan adalah Metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang meampelajari secara empiris hubungan timbal balik antara hukum dan gaya sosial yang lain. Metode ini kami gunakan karena obyek pembahasan sangat erat kaitannya dengan hukum secara yuridis. Sedangkan pentingnya penelitian sosiologis adalah untuk mengukur sampai dimana pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang permasalahan yang diangkat. Kasus terorisme di Indonesia semakin meningkat hal ini terbukti dengan berbagai peledakkan bom dimana-mana. Dan para pelaku terorisme tersebut satu persatu dapat ditngkap dandijatuhi hukuman. Salah satunya adalah kasus Bom Bali I yang mana pelakunya telah dijatuhi hukuman mati, para paelakunya adalah : Imam Samudera, Amrozi, dan Ali Ghufron. Dalam menantikan eksekusi mati tiga terpidana ini di letakkan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan tapi sebelumnya pernah diletakkan di dalam Lembaga Pemasyrakatan Grobokan Bali dan karena sesuatu hal maka terpaksa harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Tiga terpidana ini mendapatkan ruangan khusus hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan. Meskipun mereka seorang terorisme namun mereka tetap memperoleh hak-hak sebagaimana yang diatur dalam UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Namun sayangnya pemberian hak-hak tersebut harus dibatasi karena alasan untuk menjaga keamanan. Batasan-batasan yang diberikan seharusnya dituangkan dalam bentuk perundangan agar mempunyai kekuatan hukum. Penting segera untuk mengatur tentang pemberian hak-hak kepada narapidana dengan kasus terorisme hal ini bertujuan untuk adanya kesamaan pemberian hak kepada narapidana terorisme dan narapidana diluar terorisme. Selain untuk menyamakan hak-haknya dalam hal pemberian hak ini akan mempengaruhi dengan proses pembinaan yang di terima oleh narapidana terorisme selama berada dalam Lapas.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 16 Jun 2012 04:42
Last Modified: 16 Jun 2012 04:42
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8176

Actions (login required)

View Item View Item