PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAH( Studi di DPRD dan Pemerintah Kota Malang )

YASIN, MUHAMMAD (2007) PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAH( Studi di DPRD dan Pemerintah Kota Malang ). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENERAPAN_ASAS_TRANSPARANSI_DAN_AKUNTABILITAS.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Penerapan Asas Transparansi Dan Akuntabilitas dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Persepektif UU No32 Tahun 2004. Penerapan Otonomi Dawerah tidak saja berkonsekuensi terhadap sebagian kewenangan (decentralization of authority) yang selama ini berada di tangan pemerintah pusat kepada peeerintahan di daerah dan juga tidak hanya berkonsekuensi pelimpahan tugas-tugas administrasi yang sebelumnya ditangani oleh pemerintahan pusat. Namun juga membawa implikasi terhadap tata hubungan hirarki kelembagaan antar pemerintah pusat dan daerah.Pengelolaan keuangan daerah diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi parameter kinerja pemerintahan. Setiap nilai yang ditetapkan dalam dokumen anggaran memiliki pertanggung jawaban terkait dengan kepentigan hajat hidup rakyat banyak, sebagi pihak yang membiayai anggaran daerah tersebut. Oleh karena itu agar tidak terjadi distorsi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah , maka penerapan prinsip Pemerintahan yang baik (good governance) perlu diterapkan dalam menyeimbangkan alur pendapatan dan pengeluaran daerah. Permasalahan dari Penulis karya akademik ini dititik beratkan pada Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang. Dan Setelah itu kebijaka-kebijakan yang diambil Pemeritah Kota Malang dalam menciptakan Pemerintahan yang baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapn asas transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) perspektif UU NO. 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daeerah di Kota malang serta untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah dalam penyusunan APBD guna terciptannya Pemerintahan yang baik, sedangkan manfaat penelitian ini bermanfaat unutk kalangan praktisi dan kepentigan Teorotis. Lokasi Penelitian Penulis adalah DPRD Kota Malang dengan menilih Populasi di DPRD Kota Malang dan PEMKOT Malang. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, analisa data menggugunakan Metode Deskriptif kualitatif. Dalam Kajian Pustaka berisi mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan Kewajiban DPRD, Lembaga Legislatif dan Eksekutif Didaerah , perkembangan Otonomi Daerah ditinjau dari UU NO 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tahapan penyusunan APBD terdiri dari: Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan tingkat Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat kecamatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingakt Kabupaten / Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Propinsi, musyawarah Perencanaan pembangunan Propinsi, pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbangda, dan Tim Penyelenggara Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyusunan Anggaran, Penetapan Anggaran dan Perhitungan Anggaran merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Sejalan dengan Code of Good Practices on fiscal Transparancy, maka dala proses pengembangan wacana pubilk didaerah sebagai salah satu intrumen control pengelolaan Anggaran daerah , perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran daerah. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentigan masyarakat , Pemerintah daerah , dan Pemerintah Pusat , dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegitan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Derah kota Malang maupun kepada masyarakat luas.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 16 Jun 2012 03:20
Last Modified: 16 Jun 2012 03:20
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8115

Actions (login required)

View Item View Item