PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kota Malang)

KURNIAWAN, WAHYUDI (2007) PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERAN_ADVOKAT_SEBAGAI_PENEGAK_HUKUM.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah peran advokat sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan peran advokat tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahu 2003 tentang Advokat yang dikaitkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah sama dengan peran Advokat terhadap tindak pidana atau peristiwa hukum lainnya. Advokat yang merupakan salah satu dari catur wangsa penegak hukum, akhir-akhir ini memiliki peran yang sangat penting berdasarkan profesionalisme kerja advokat. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta hambatan-hambatan yang dialami oleh advokat dalam pelaksanaan peran Advokat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat . Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif analisis yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data untuk memperoleh gambaran mengenai peran advokat sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta hambatan yang dialami oleh advokat saat menjalankan peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dalam hal ini adalah wujud profesionalisme seorang Advokat. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti, terdapat hasil yang menyatakan bahwa dalam praktek pemberantasan tindak pidana korupsi, Advokat berpijak pada prinsip profesionalisme kerja. Advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat disalahkan karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Advokat hanya mendampingi hak-hak hukum terdakwa tindak pidana korupsi yang merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam membela kepentingan klien, seorang advokat sering mendapatkan hambatan-hambatan serta kendala-kendala baik secara prosedural selama proses peradilan maupun non prosedural yang merupakan hambatan berasal dari lingkungan dan budaya masyarakat. Melalui analisis yang mendalam, penulis berkesimpulan bahwa advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana korupsi merupakan wujud pelaksanaan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang berlandaskan pada Pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 15 Jun 2012 07:36
Last Modified: 15 Jun 2012 07:36
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8009

Actions (login required)

View Item View Item