PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)

Yudha Saputra, Fariz (2007) PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_PEMECAHAN_PERKARA_PIDANA.pdf

Download (146kB) | Preview

Abstract

“Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)” (studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang) Nama Mahasiswa : Fariz Yudha Saputra NIM : 02400097 Program Studi : Ilmu Hukum Pembimbing I : Haris Thofly SH, M.Hum Pembimbing II : Dr. Muslan Abdurrahman SH, MH Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemecahan perkara pidana (splitsing) di Kejaksaan Negeri Kota Malang? dan apa saja alasan-alasan pemecahan perkara pidana (splitsing) di Kejaksaan Negeri Kota Malang? Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu dalam menjawab rumusan masalah digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari penelitian kepustakaan yang tujuannya adalah mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. Pemecahan perkara pidana oleh Penuntut Umum dilakukan jika menerima berkas perkara yang memuat tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa dan untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya perkara–perkara tersebut tidak dikumpulkan menjadi satu. Oleh karena itu Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing – masing terdakwa secara terpisah. Pemisahan ini diatur dalam pasal 142 KUHAP : “Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing – masing terdakwa secara terpisah”. Alasan dilakukannya pemecahan perkara pidana (splitsing) oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang, untuk memudahkan pembuktian karena terlibat dalam perkara yang sama dan tidak ada saksi, di mana jika jadi terdakwa semua maka tidak ada saksi, dan juga terdapat alasan koneksitas yaitu dalam tindak pidana tersebut terdapat para pelaku orang sipil yang tunduk pada peradilan umum dan anggota militer (TNI) yang tunduk pada peradilan Militer Penulis menyarankan penuntut umum yang kedudukannya lebih tinggi dari pada penyidik, dalam menerima perkara harus diteliti dulu jangan asal terima, karena jika penuntut umum menerima perkara yang seharusnya dilakukan splitsing tapi tidak displit maka penuntut umum akan mengalami kesulitan di sidang di pengadilan nanti, karena dakwaan bias tidak diterima dan terdakwa bias bebas dari hukuman dengan alasan bebas demi hukum. Oleh karena itu penuntut umum harus teliti dalam menerima BAP dari penyidik dan sebaliknya penyidik agar juga diteliti sebelum diserahan kepada penuntut umum.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 15 Jun 2012 06:51
Last Modified: 15 Jun 2012 06:51
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7980

Actions (login required)

View Item View Item