PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BAGI WAJIB PAJAK PPh 21 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2000 (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro)

KUMALA PAMUNGKAS, YUSUF (2007) PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BAGI WAJIB PAJAK PPh 21 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2000 (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_PENAGIHAN_PAJAK_DENGAN_SURAT_PAKSA.pdf

Download (219kB) | Preview

Abstract

Pajak merupakan sumber penghasilan yang terbesar bagi Negara. Pemungutannya pajak itu harus didasarkan pada Undang-undang. Perhitungan pajak penghasilan tiap Wajib Pajak berbeda-beda, sebab perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah penghasilan atau kekayaan masing-masing Wajib Pajak dengan memakai system Self Assesment. Dengan menggunakan system ini, banyak Wajib Pajak yang sengaja berbuat curang dengan menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, sehingga sewaktu tim pemeriksa memeriksa kebenarannya, Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sampai dengan proses penagihan dengan Surat Paksa dan bahkan sampai terjadi pada penyitaan terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya. Berlatar belakang pada hal tersebut diatas maka peneliti mengangkat mengenai “Pelaksanaan Penagihan Pajak Bagi Wajib Pajak Pph Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”. Berkaitan dengan bagaimana pelaksanaannya dan hambatan apa saja yang timbul serta bagaimana alternatif pemecahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan tersebut diatas, sehingga diharapkan dapat memberikan mafaat bagi pengembangan ilmu hokum khususnya hokum pajak dan bermanfaat bagi bahan pertimbangan instansi pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro atau instansi yang lain. Penelitian ini dibuat dengan metodologi penelitian yuridis sosiologis dengan bahan hokum yang diperoleh dari studi kepustakaan baik dari buku-buku penunjang maupun pengidentifikasian terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui penelitian yang sangat mendalam dan teliti, penelitian ini mendapat hasil bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa, itu dilakukan apabila Wajib Pajak Penghasilan lalai dalam membayar pajaknya dalam surat teguran dimana surat teguran tersebut dikirim pada Wajib Pajak Penghasilan yang belum melunasi utang pajaknya sesudah hari tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah dicantumkan dalam tindasan STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/putusan banding. Setelah surat paksa itu diberitahukan pada Wajib Pajak Penghasilan masih juga belum melakukan pelunasan utang pajaknya maka diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), dan setelah SPMP tersebut dilksanakan Wajib Pajak masih belum juga melakukan pelunasan terhadap penunggakannya, maka dilakukan pengumuman lelang serta pelaksanaan lelang dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa baik secara eksternal maupun internal dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa itu masih belum bias menyadarkan kesadaran dari Wajib Pajak Penghasilan itu sendiri untuk melunasi utang pajaknya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 15 Jun 2012 04:01
Last Modified: 15 Jun 2012 04:01
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7963

Actions (login required)

View Item View Item