ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PEMBERI TUGAS DAN PEMBORONG (Studi Kasus pada Perjanjian Pemborongan antara PT (Persero) AngkasaPura I Cabang Bandar Udara Pattimura Ambon dengan CV Prima Pembangunan di Kota Ambon)

Yuniar Rizkiana, Prima (2007) ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PEMBERI TUGAS DAN PEMBORONG (Studi Kasus pada Perjanjian Pemborongan antara PT (Persero) AngkasaPura I Cabang Bandar Udara Pattimura Ambon dengan CV Prima Pembangunan di Kota Ambon). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_YURIDIS_SOSIOLOGIS_KESEIMBANGAN_HAK.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah Apa sajakah hak dan kewajiban pemberi tugas dan pemborong dalam perjanjian pemborongan ?, Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban pemberi tugas dan pemborong dalam perjanjian pemborongan? Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Maka penelitian ini nantinya hanya akan memberikan gambaran keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi tugas dan pemborong dalam perjanjian pemborongan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AP.I.643/SPP/TK.00.3.5/2003-KCL tanggal 3 Desember 2003 yang menjadi dasar dari perjanjian pekerjaan konstruksi antara PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Pattimura Ambon selaku pemberi tugas dengan CV Prima Pembangunan selaku pemborong, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak sepenuhnya mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni KUH Perdata, Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konostruksi. Dalam Surat Perjanjian Pemborongan tidak diatur tentang ketentuan yang mengatur tentang pemberian pembayaran kepada ahli waris jika pemborong meninggal dunia, tidak adanya ketentuan mengenai sanksi dan denda yang diberikan kepada pihak pemberi tugas jika terlambat melaksanakan pembayaran kepada pemborong, serta tidak adanya ketentuan mengenai pembayaran secara bertahap kepada pemborong sesuai kemajuan fisik pekerjaan. Sedangkan keseimbangan dalam perjanjian pemborongan diuji dengan menggunakan aspek perbuatan para pihak, aspek isi kontrak, dan aspek pelaksanaan kontrak. Dari ketiga aspek tersebut diketahui bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian pemborongan tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari isi kontrak yang lebih memihak kepada pemberi tugas, dan terjadinya keterlambatan pembayaran dari pemberi tugas kepada pemborong.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 15 Jun 2012 03:50
Last Modified: 15 Jun 2012 03:50
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7948

Actions (login required)

View Item View Item