PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA (Studi di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep)

Zaiful Arifiyanto, Moh (2007) PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA (Studi di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PROSES_PEMBUATAN_PERATURAN_DESA_OLEH_BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA_DAN_KEPALA_DESA.pdf

Download (90kB) | Preview

Abstract

Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan dan mengatur pembangunan di daerah tersebut. Ukuran efektifitas suatu peraturan perundangundangan di tingkat daerah tidak hanya dapat diletakkan dalam tolak ukur angka-angka kemajuan statistik saja (kuantitatif), tetapi juga harus dilihat sejauh mana keberpihakan peraturan itu terhadap kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat khususnya menyangkut keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk itu Desa Giring dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang merupakan mitra Pemerintahan Desa. Sampai saat ini pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) telah memasuki tahun ke-tujuh begitu juga dengan Badan Permusyawaratan Desa Giring yang dibentuk pada tanggal 20 mei 2000 Dan selama itu pula fungsi Badan Permusyawaratan Desa diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi mengayomi adat istiadat, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, membuat Peraturan Desa bersamasama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah bagaimana proses pembuatan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa di Desa Giring, Kabupaten Sumenep, Madura, apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam pembuatan Peraturan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan Peraturan Desa oleh BPD dan Kepala Desa di Desa Giring, serta untuk mengetahui kendala yang di hadapi dan upaya yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Sedangkan manfaatnya adalah diharapkan bagi instansi terkait dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pembuatan Peraturan Desa guna mencapai hasil yang lebih maksimal dan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pembuatan Peraturan Desa sebagai upaya untuk menanggulangi kendala-kendala dalam pembuatan Peraturan Desa. Metode penilitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang hanya menggambarkan situasi dan kondisi apa adanya tanpa penambahan. Mempunyai tujuan untuk ekploitasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena, atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel atau laboratoris sifatnya. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi ke lapangan, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu berusaha mengambarkan data-data yang ada sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat kita lihat bahwa Proses Pembuatan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, Madura. Masih banyak sekali memerlukan perbaikan-perbaikan dalam proses pembuatan Perturan Desa agar sesuai dengan aturan yang ada dalam pembuatan peraturan desa hal tersebut disebabkan oleh hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran badan permusyawaratan desa dalam memahami tugas dan fungsinya sebagai badan legislative desa. Sehingga dalam proses pembuatan peraturan desa masih melanggar aturan yang ditetapkan dalam penyusunan peraturan desa, Minimnya dana untuk oprasional BPD dan juga mereka punya profesi lain disamping itu hambatan yang sulit diatasi adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pembuatan peraturan desa di desa giring sudah sesuai dengan peratiuran daerah kabupaten sumenep no 9 tahun 2001 tentang peraturan desa. Walaupun masih banyak hambatan yang belum bisa di selesaikan. Diharapkan untuk masa yang akan datang pembuatan peraturan desa dapat mengatasi kendala yang ada dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi kendala yang ada.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 15 Jun 2012 02:52
Last Modified: 15 Jun 2012 02:52
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7900

Actions (login required)

View Item View Item