STUDI KASUS PERUBAHAN STATUS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA MALANG

KATELU, MOHAN (2007) STUDI KASUS PERUBAHAN STATUS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA MALANG. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
STUDI_KASUS_PERUBAHAN_STATUS_KEPALA_DESA.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Dalam sejarah tata pemerintahan di Indonesia yang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di dalam masyarakat, telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik dan autokratik yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menjadi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat desentralistik dan demokratik, yang secara yuridis formal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (D.P.R.R.I.) telah mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dimaksud, maka terjadi perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena Pemerintah Pusat harus menyerahkan sebagian besar kewenangan bidang pemerintahan termasuk kewenangan di bidang kepegawaian kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 . Pergeseran konsep otonomi daerah menjadi otonomi daerah seluas-luasnya pada daerah Kabupaten/Kota yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pada prinsipnya bukan hanya merupakan penyerahan sebagian besar kewenangan bidang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Kabupaten/Kota (the transfer of authority from central to local government), melainkan lebih ditujukan pada terselenggaranya pemerintahan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah yang beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kekhasan Berdasarkan pada pemikiran yang tertuang dalam latar belakang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum tentang pelaksanaan perubahan status kepegawaian Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa yang berada dalam wilayah Kota Malang, yang ditetapkan berubah statusnya menjadi Kelurahan, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (C.P.N.S.D.) pada Pemerintah Kota Malang dengan segala permasalahannya, sebagai implikasi dari pelaksanaan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang. tersendiri.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 14 Jun 2012 04:43
Last Modified: 14 Jun 2012 04:43
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7811

Actions (login required)

View Item View Item