FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENOLAKAN BURUH TERHADAP REVISI UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERJAAN (Studi kasus pada Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (APSM) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Malang)

JUNAIDI, AYIB (2007) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENOLAKAN BURUH TERHADAP REVISI UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERJAAN (Studi kasus pada Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (APSM) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENOLAKAN BURUH TERHADAP REVISI UU NO.13.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Rencana revisi UU No.13 tahun 2003 tentang Labor telah ,menimbulkan penolakan besar-besaran oleh kalangan buruh karena revisi tersebut dianggap akan lebih merugikan kalangan buruh. Padahal lahirnya UU No.13 tahun 2003 tentang labor merupakan bentuk respon pemerintah terhadap perlindungan kaum buruh dan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dalam hal ini adalah buruh. Namun, UU tersebut belum terlaksana secara maksimal ternyata pemerintah dan pengusaha sudah ada rencana untuk merevisinya tanpa melibatkan buruh mapun serikat pekerja. Hal ini yang kemudian menyebabkan penolakan buruh terhadap adanya revisi UU No.13 Tahun 2003 tersebut. Penelitian ini berkaitan dengan rencana revisi terhadap UU labor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan buruh terhadap revisi UU No.13 Tahun 2003 dan tanggapan buruh terhadap rencana revisi UU Ketetenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder yang mana terbagi pada interview, observasi dan dokumentasi tentang fakta-fakta yang mengarah pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penolakan buruh terhadap rencana revisi tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa, adanya jaminan sosial dari perusahaan yang telah diatur dalam UUK 13/2003 pasal 35 ayat (3) dihapus sehingga dapat mengurangi hak dan perlindungan terhadap buruh, kecukupan upah yang dirasakan oleh kaum buruh tidak mencukupi mengingat daya beli kebutuhan pokok semakin tinggi, PHK juga menghantui perasaan buruh akan gelisah karena semakin mudahnya buruh di PHK kemudian diganti sistem outsourcing dimana sistem tersebut tidak adanya jaminan sosial yang dapat melindungi hak-hak buruh. Dan adanya situasi dan mobilisasi massa (peluang untuk mengorganisir massa) yang tengarai oleh pemerintah akan menjadikan situasi subversive padahal kenyataannya buruh bergerak atas inisiatif sendiri demi mendapatkan hak dan keadilan yang semestinya. Begitu juga hubungan antara buruh dan pengusaha kurang harmonis dikarenakan apabila terjadi konflik pada perusahaan cenderung di selesaikan dengan cara premanisme maupun mafia peradilan bukan dengan cara perundingan. Adapun tanggapan buruh terhadap revisi UUK No.13/2003 adalah menolak karena dianggap telah mengurangi hak-hak dan perlindungan bagi kaum buruh. Dari keseluruhan kajian studi yang dikerjakan tersebut akhirnya secra sederhana dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan buruh terhadap revisi Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Labor yaitu revisi UU No 13 Tahun 2003 yang dianggap akan sangat merugikan kalangan buruh karena kurang mengcover hak-hak buruh seperti jaminan sosial, kecukupan upah, PHK dan lain-lain. Gerakan buruh terjadi karena ada mobilisasi massa dari para aktivis buruh dan mahasiswa untuk menolak adanya revisi UU No. 13 Tahun 2003 dan adanya hubungan yang kurang harmonis antara buruh dan pengusaha, karena ketika terjadi permasalahan pengusaha selalu menggunakan pola-pola premanisme dalam menyelesaikannya. Setelah dilakukan penelitian maka penulis perlu memberi saran dengan maksud agar revisi UU tersebut tidak merugikan kaum buruh. Beberapa saran tersebut adalah: Pemerintah dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Labor No.13 Tahun 2003 seharusnya melibatkan banyak kalangan seperti Akademisi, LSM, Stake Holder dan Buruh atau Serikat Buruh. Pemerintah harus membuat UU yang lebih berpihak kepada buruh baik mengenai perlindungan, pengupahan maupun tentang PHK. Dalam merevisi UU perburuhan Pemerintah seharusnya melihat kembali perundang-undangan yang berlaku pada waktu sebelumnya. Pemerintah harus melakukan kontrol terhadap pengusaha untuk menjaga dan melindungi kestabilan hubungan antara pengusaha dan buruh untuk lebih harmonis.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 13 Jun 2012 08:35
Last Modified: 13 Jun 2012 08:35
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7669

Actions (login required)

View Item View Item