KAJIAN NORMATIF PARTISIPASI MASYARAKAT MENGAWASI PUTUSAN-PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN, SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENGADILAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME

JULKIFLI, JULKIFLI (2007) KAJIAN NORMATIF PARTISIPASI MASYARAKAT MENGAWASI PUTUSAN-PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN, SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENGADILAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Kajian_Normatif_Partisipasi_Masyarakatmengawasi.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Institusi pengadilan yang secara esensial merupakan institusi Yudisial yang merupakan suatu tempat terhormat dan mulia untuk menyelesaikan persangketaan-persangketaan yang terjadi didalam masyarakat, sehingga keadilan yang diharapkan bagi pihak-pihak yang berperkara dalam suatu sengketa dapat terwujud, kini telah hilang esensinya tersebut, pengadilan sekarang justru lebih mengarah untuk melakukan penyimpangan yang lebih populer disebut dengan Mafia Peradilan. Hal ini bukan semata-mata ungkapan sinis dan pesimis namun realitas yang berlangsung mempertontonkan sebuah pengadilan Dagelan, yang didalamnya penuh nuansa Formalitas yang pada akhirnya menjadikan Institusi terhormat tersebut sebagai “Supermarket (jual beli) Keadilan” Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sedang mengalami Dekadensi yang cukup hebat. Keprihatinan inilah yang mendorong lahirnya ide pengawasan terhadap, peradilan yang dimaksud adalah institusi pengadilan negeri. Kemudian disisi lain derasnya upaya untuk membangun Good Governance termasuk dalam penegakkan hukum (due process of law), yang secara Yuridis dilegalisasi dengan partisipasi masyarakat meminta adanya akuntabilitas pejabat publik/badan penegak hukum, transparansi, dan mendukung “pengawasan eksternal” dari masyarakat berpartisipasi dalam memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lembaga Pengadilan. Kritik yang dilontarkan tersebut telah menjurus ke arah caci maki dan sumpah serapah. Hendak diapakan lembaga pengadilan dalam kondisi saat ini? perjalanan lembaga pengadilan di negeri ini menuju keadilan dan kepastian hukum yang jelas tampaknya masih menghadapi berbagai kendala. Masih terkatung-katungnya berbagai persoalan hukum, mulai persoalan yang masih hangat hingga persoalan yang sudah bertahun-tahun tanpa ada kejelas, agaknya memberi sinyalemen masih menggatungkan supremasi penegakkan hukum. Untuk itu masyarakat harus terus belajar dan semakin kritis, dalam skema proses, masyarakat memainkan peran penting dalam lembaga pengadilan. Artinya, masyarakat tidak dapat dimarjianalkan dan hanya dilihat sebagai pengguna jasa pengadilan semata, karena pada dasarnya peradilan sangat tertgantung pada penilaian, Judgement atau sikap kritis yang di bangun oleh masyarakat. Lebih jauh, berkaitan dengan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengadilan makan yang menjadi fokus dalam kajian ini yakni sejauh mana urgensi partisipasi masyarakat mengawasi putusan-putusan perkara di pengadilan, bagaimana konsepsi partisipasi masyarakat mengawasi putusan-putusan perkara di pengadilan, dan bagaimana pengaturan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap putusan-putusan hakim di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisa terhadap beberapa aturan-aturan hukum maupun undang-undang (Analisis Kualitatif) beserta relevansinya dengan peran serta masyarakat dalam mengawasi putusan-putusan perkara di pengadilan. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah menggunakan teknik contens analysis (analisis isi) yaitu analisa mendalam dan kritis terhadap sejumlah literatur-literatur maupun aturan-aturan hukum yang megatur tetang partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengadilan. Berdasarkan hasil analisis dalam kajian ini, secara substansial proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh lembaga pengadilan harus dikontrol, karna acapkali proses-proses penyelesaian perkara di lembaga tersebut banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan baik itu penyimpangan administratif maupun penyimpangan prosedural. Untuk itu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat luas harus terus ditingkatkan agar dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dsilakukan oleh lembaga pengadilan. Pengaturan tentang partisipasi masyarakat mengawasi kinerja pengadilan belum diatur secara khusus oleh undang-undang, akan tetapi secara umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia; juga diatur dalam Kesimpulan dari kajian ini, bahwa sebenarnya pengawasan Internal (Internal Control) yang ada dalam lembaga pengadilan itu sendiri masih dirasakan tidak berjalan secara optimal, maka untuk itu pengawasan eksternal (Eksternal Control) dari masyakat luas secara sistematis mulai dari para akademisi, advokat, ahli hukum organisasi non pemerintah (NGO), maupun organisasi profesional, sangat urgen untuk menciptakan lembaga pengadilan yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Mengingat hal tersebut sangat penting untuk segerah dilakukan makan pemerintah yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menyusun aturan yang spesifik (undang-undang) yang akan mengatur tentang partisipasi masyarakat untuk mengawasi pengadilan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 13 Jun 2012 08:29
Last Modified: 13 Jun 2012 08:29
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7668

Actions (login required)

View Item View Item