PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM MENERBITKAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN(Studi Di Bank Jatim Cabang Malang )

Istiqomah, Diyan (2007) PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM MENERBITKAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN(Studi Di Bank Jatim Cabang Malang ). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENERAPAN_PRINSIP_KEHATI-HATIAN_BANKDALAM_MENERBITKAN_BANK.pdf

Download (164kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam menerbitkan bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian pemborongan. Sebagaimana kredit yang terkadang macet. Pemberian bank garansi juga mengandung resiko yaitu jika debitur yang dijamin wanprestasi sehingga bank atau pihak penjamin harus membayar ganti rugi kepada penerima jaminan atau pemilik proyek, dimana hal ini tidak diatur dalam UU Perbankan Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana prosedur penerapan penerbitan bank garansi dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam menerbitkan bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian pemborongan dan bagaimana upaya Bank Jatim Cabang Malang jika debitur wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan bank garansi pelaksanaan dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian bank dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Jatim dalam menyelesaikan bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian pemborongan jika pihak yang dijamin wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu memaparkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan maupun data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian menganalisa data-data tersebut untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: bahwa prosedur penerbitan bank garansi sebagai jaminan pelaksanan perjanjian pemborongan yaitu pemborong yang telah dinyatakan menang dalam pelelangan wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 2%-5% dari nilai proyek atau bank garansi pelaksanaan dimana setelah pemborong menang dalam pelelangan akan menerima penunjukan sebagai pelaksanaan pekerjaan. Pemborong tersebut harus mempunyai rekening giro. Jaminan pelaksanaan ini diwajibkan bagi pemborongan diatas 50juta. Kemudian pemborong tersebut mengajukan permohonan tertulis yang dilampiri akta pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP, SIUP, TDP, SUJK, klasifikasi badan usaha, KTP direktur. Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam menerbitkan bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh Bank Jatim Cabang Malang. Selain dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 23/88/KEP/DIR Bank Jatim Cabang Malang sendiri juga mempunyai Buku Pedoman Penerbitan Bank Garansi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam Buku Pedoman Penerbitan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Jatim Pusat. Bank Jatim memasukkan setor jaminan dan agunan untuk menerbitkan bank garansi pelaksanaan sebagai salah satu syarat penerbitan bank garansi pelaksanaan. Setor jaminan yang diminta Bank Jatim minimal sebesar 10% dari nilai bank garansi dan agunan dapat berupa sertifikat tanah, BPKB, dan deposito. Bank Jatim Cabang Malang juga membuatkan klausula pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan itu tertuang dalam perjanjian penerbitan bank garansi. Pemberian kuasa ini dijadikan sebagai dasar bagi bank untuk mencairkan setor jaminan dan jaminan tambahan yang telah disetorkan oleh debitur yang melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan yang mengakibatkan adanya klaim. Selama ini Bank Jatim belum pernah ada debitur yang mengajukan klaim atau debitur wanprestasi, tetapi Bank Jatim Cabang Malang mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi debitur yang wanprestasi yaitu dengan upaya membuatkan perjanjian penerbitan bank garansi yang berisi semua klaim yang dibayarkan termasuk biaya-biaya lain yang mungkin timbul sehubungan pembayaran tersebut langsung dialihkan menjadi kredit atas nama debitur. Dapat juga dengan upaya sebagaimana penyelesaian kredit. Kemudian pihak Bank Jatim Cabang Malang juga telah bekerja sama dengan PT ASKRINDO yaitu asuransi kredit Indonesia untuk mengatasi nasabah yang wanprestasi. Berdasarkan hasil tersebut Bank Jatim Cabang Malang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian bank yang sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 23/88/KEP/DIR tentang bank garansi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya klaim atau kontraktor yang wanprestasi. Dari kenyataan diatas maka hendaknya Bank Jatim memperbaiki bentuk-bentuk dan klausula dalam bank garansi, perjanjian penerbitan, bahwa perjanjian pengikatan jaminan hendaknya dibuat berdasarkan perjanjian penerbitan bank garansi yang akan menimbulkan hutang, bukan atas perjanjian kredit, karena pada dasarnya kredit antara debitur dengan bank belum terjadi. Bagi pemborong hendaknya lebih jeli dalam memperhatikan klausula-klausula perjanjian dalam perbankan yang pada umumnya dibuat baku, sehingga kedudukan para pihak akan seimbang.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 13 Jun 2012 04:47
Last Modified: 13 Jun 2012 04:47
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7600

Actions (login required)

View Item View Item