PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PASAL 546 KUHP TENTANG LARANGAN PENJUALAN JIMAT DAN MENGAJARKAN ILMU-ILMU KESAKTIAN(Studi Kasus di Polres Malang)

Widianto, David (2008) PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PASAL 546 KUHP TENTANG LARANGAN PENJUALAN JIMAT DAN MENGAJARKAN ILMU-ILMU KESAKTIAN(Studi Kasus di Polres Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Problematika_Penegakan_Hukum_Pasal_546_Kuhptentang.pdf

Download (55kB) | Preview

Abstract

Larangan menjual jimat dan mengajarkan Ilmu-ilmu kesaktian telah diatur didalam Pasal 546 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga perbuatan menjual jimat dan mengajarkan Ilmu-ilmu kesaktian tersebut bisa dipidanakan karena sudah adanya kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan, tetapi fenomena yang ada dimasyarakat tidak ada tindakan dari Kepolisian terhadap penjual jimat dan pelaku yang mengajarkan Ilmu-ilmu kesaktian ini padahal keberadaan mereka marak, bebas dan terang-terangan didalam menawarkannya, baik secara praktek langsung maupun melalui iklan di tabloid-tabloid, sehingga dengan semakin maraknya keberadaaan mereka bisa dimungkinkan akan menimbulkan atau memicu tindak pidana bagi para konsumennya, misalnya modus-modus pengendaman, atau tindak pidana lain yang dimungkinkan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah; a). Bagaimana penegakan hukum Pasal 546 KUHP oleh aparat Polres Malang terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran Pasal 546 KUHP. b). Hambatan apa saja yang dihadapi oleh aparat Polres Malang dalam penegakan hukum Pasal 546 KUHP.c).Upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat Polres Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum Pasal 546 KUHP Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum Pasal 546 KUHP ini oleh Polres Malang terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran Pasal 546 KUHP, hambatan yang di hadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Malang untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah pada akhirnya kepada penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini yaitu Polres Malang didalam menindak para penjual jimat dan pelaku-pelaku yang mengajarkan ilmu kesaktian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 546 KUHP lebih menunggu adanya korban terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk menjerat para pelaku pelanggaran Pasal 546 KUHP dengan mengunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena sanksi dari Pasal 378 KUHP lebih berat (4 tahun) daripada sanksi Pasal 546 KUHP yang hanya 3 bulan, dan Polres Malang dalam Penegakan Hukum Pasal 546 KUHP implementasinya tidak secara langsung karena dengan pertimbangan dimungkinkan akan terjadi potensi kontra antara Polres Malang dengan Ikatan Paranormal Seluruh Indonesia (IPSI) atau organisasi paranormal lainnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Malang didalam penegakan hukum Pasal 546 KUHP yaitu: a). Hambatan dari faktor kultur (budaya dan masyarakat). b). Hambatan dari faktor struktur,dan c). Hambatan dari faktor subtansi. Upaya polres Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Pasal 546 KUHP berupa: a).Upaya mengatasi hambatan dari faktor Kultur yang meliputi memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu, Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat dan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.b).Upaya mengatasi hambatan dari faktor Struktur yang meliputi: peningkatkan kualitas dan pengetahuan tentang hukum kepada anggota.. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah; Polres Malang didalam menindak para pelanggar Pasal 546 KUHP implementasinya tidak secara langsung menggunakan tindakan represif atau penangkapan, karena dengan pertimbangan dimungkinkan akan terjadi potensi kontra dan dibutuhkan korban terlebih dulu, hal tersebut juga disebabkan adanya hambatan dari faktor Kultur (budaya dan Masyarakat) hambatan dari faktor struktur dan hambatan dari faktor Subtansi, upaya yang dilakukan oleh polres malang dalam menangani hambatan-hambatan tersebut lebih menekankan upaya preventive atau pencegahan saja. Saran dari penulis adalah; 1). Karena sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui keseluruhan apa yang dilarang dalam KUHP maka penyuluhan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum kepada masyarakat harus lebih spesifik. 2).Karena setiap satuan tersebut tugasnya berbeda-beda maka pembinaan dan pelatihan harus lebih spesifik kepada setiap satuan. 3). Diperlukan kordinasi antara kepolisian dengan pihak-pihak pengelola media cetak, dengan tujuan untuk membatasi pelaku-pelaku tersebut dalam menjual dan menawarkan jimat-jimat serta pelaku yang mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian kepada konsumennya. 4). Karena Pasal ini rentan dengan budaya masyarakat disuatu daerah, sedangkan budaya antar daerah satu sama lain berbeda maka lebih baik apa yang dirumuskan dalam Pasal 546 KUHP tersebut di atur dalam suatu Perda (peraturan daerah).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 11 Jun 2012 02:37
Last Modified: 11 Jun 2012 02:37
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7005

Actions (login required)

View Item View Item