PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP TINGKAT RESIDIVIS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B PROBOLINGGO)

HUDA, KHOIRUL (2007) PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP TINGKAT RESIDIVIS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B PROBOLINGGO). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_PIDANA_PENJARA_DENGAN_SISTEM_PEMASYARAKATAN.pdf

Download (162kB) | Preview

Abstract

Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana? dan apakah pelaksanaan pembinaan tersebut mempengaruhi tingkat Residivis? serta upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Probolinggo? Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu dalam menjawab rumusan masalah digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan kenyataan di lapangan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari penelitian kepustakaan yang tujuannya adalah mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. Konsep pembaharuan pidana penjara dan pelaksanaannya berlandaskan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat dengan sistem pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan. Sistem Pemasyarakatan Indonesia merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana maupun yang sudah menjadi residivis yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana maupun residivis agar menjadi warga masyarakat yang baik. Telaah teoritis telah mendapatkan pilihan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan. Tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klasik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana penjara berdasarkan asas kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan cara pembinaan yang melibatkan peran serta masyarakat. Penulis menyarankan ada beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam suatu proses pembinaan untuk mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan, yaitu manusia yang berkedudukan sebagai narapidana (anak didik pemasyarakatan), petugas-petugas penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana, dan lingkungan masyarakat. Ketiga komponen tersebut sangat erat hubungannya untuk pencapaian tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 06 Jun 2012 04:58
Last Modified: 06 Jun 2012 04:58
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6708

Actions (login required)

View Item View Item