“PELAKSANAAN UU NOMOR 12 TAHUN 1995 DAN PPNOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA” (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)

CAHYO PRASOJO, EMIL (2006) “PELAKSANAAN UU NOMOR 12 TAHUN 1995 DAN PPNOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA” (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_UU_NOMOR_12_TAHUN_1995.pdf

Download (137kB) | Preview

Abstract

Dalam skripsi ini topik sekaligus menjadi permasalahan adalah : 1). Bagaimana pelaksanaan pola pembinaan narapidana berdasarkan UU nomor 12 tahun 1995 dan PP nomor 31 tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang ?; dan 2). Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala keberhasilan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan UU nomor 12 tahun 1995 dan PP nomor 31 tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang ? Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan menyelidiki dan mencari informasi serta data mengenai pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang kemudian dihubungkan dengan UU nomor 12 tahun 1995 dan PP nomor 31 tahun 1999. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah 1). Wawancara (interview), dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang, dan naarapida. 2). Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian sesuai dengan kajian atau topik yang diangkat sebagai permasalahan yaitu mengenai proses pembinaan narapidana di LP Kelas IIA Wanita Malang, kendala-kendala yang ditemui dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut. Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan metode analisis data yang bersifat diskriptif analitis, artinya data yang telah diperoleh digambarkan sedemikian rupa kemudian dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan beberapa hal berikut : Pertama, Pola pembinaan narapidana pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU nomor 12 tahun 1995, maupun PP Nomor 31 tahun 1999, baik dari segi proses maupun jenis pembinaannya. Secara umum mengenai pola pembinaan narapidana dibagi menjadi dua jenis yaitu : a. Pembinaan kepribadian, lebih arahkan kepada suatu kegiatan dalam rangka membentuk watak dan sikap yang baik, sehingga diharapkan sifat dan perbuatan yang buruk berubah menjadi baik, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi: 1). Pembinaan kesadaran beragama; 2). Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; 3). Pembinaan kemampuan intelektual; 4). Pembinaan kesadaran hukum; 5). Pembinaan sosial; 6). Pendidikan olahraga, kesenian dan rekreasi; 7). Layanan kegiatan sosial kemasyarakatan. b. Pembinaan Kemandirian, adalah suatu pendidikan yang diarahkan untuk menambah bekal pengetahuan yang bersifat keterampilan, Pembinaan kemandirian ini diberikan melalui program-program: 1). Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri; 2). Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil; 3). Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing; 4). Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian/perkebunan. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi kendala tercapainya upaya pembinaan narapidana : 1). Bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang masih terkesan angker; 2). Keterbatasan sarana pembinaan narapidana; 3). Lemahnya niat, semangat dan kemauan narapidana untuk mengikuti Pembinaan; 4). Keterbatasan Sumber daya manusia Petugas Pembinaan. Sebagai bagian akhir dari skripsi ini disarankan : 1). Untuk mengatasi kekurangan sarana pembinaan narapidana dalam bentuk gedung LP, perlu dilakukan pembaharuan gedung terutama tampak depan, untuk merubah citra / kesan penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. 2). Untuk mengatasi kebutuhan di bidang sarana pembinaan keterampilan Lembaga Pemasyarakatan seringkali mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah maupun investor guna menutupi keterbatasan sarana seperti alat-alat latihan keterampilan seperti mesin jahit, alat-alat kesenian, pertukangan, dan perbengkelan. 3). Diakui bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli seperti dokter, psikolog, psikiater dan sosiolog masih sulit untuk dipenuhi, karena keterbatasan dana. Untuk itu dilakukan upaya kerja sama lintas sektoral seperti dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, departemen tenaga kerja, Departemen sosial maupun dinas kesehatan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 06 Jun 2012 06:20
Last Modified: 06 Jun 2012 06:20
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6705

Actions (login required)

View Item View Item