FAKTOR PENYEBAB HAKIM DAN PANITERA DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 200 KUHAP (Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Basuki, Edy (2006) FAKTOR PENYEBAB HAKIM DAN PANITERA DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 200 KUHAP (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
FAKTOR_PENYEBAB_HAKIM_DAN_PANITERA.pdf

Download (148kB) | Preview

Abstract

Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja sehingga tidak dijalankanya Pasal 200 KUHAP oleh hakim dan panitera dalam perkara-perkara pidana. Serta kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dan panitera dalam menjalankan pasal 200 KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP “Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan” maka sebuah putusan yang akan diucapkan harus sudah selesai diketik rapi oleh panitera. Hal ini memberikan makna, untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut untuk mendapatkan surat putusan dalam rangka terdakwa akan mengunakan upaya hukum. Secara formal dan materiil, putusan yang tidak ditandatangani tidak mempunyai daya autentikasi dan eksekusi. Permasalahan dari penulisan karya akademik ini dititik beratkan pada faktor penyebab hakim dan panitera dalam memutus perkara pidana dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 200 KUHAP. Metodologi yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diajukan adalah dengan menggunkan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan permasalahan berdasarkan penelitian yang mengedepankan pembahasan secara yuridis, dimana sebelum melakukan pembahasan penulis berpegang pada peraturan yang dapat dijadikan acuan atau arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis. Teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, kemudian dilakukan aanalisa sehingga dapat ditarik suatu kejelasan yang konkrit dan akhirnya diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka di peroleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa faktor tidak dijalankannya ketentuan Pasal 200 KUHAP oleh hakim dan panitera dalam memutus perkara pidana yaitu 1. Draft putusan yang dibuat oleh hakim masih sebagai “Rahasia Negara”. 2. Terlalu banyaknya perkara yang harus ditangani hakim. 3. Hakim dan Panitera berhalangan untuk menandatangani putusan. Serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri dalam melaksanakan ketentuan Pasal 200 KUHAP yaitu 1. Banyaknya perkara-perkara yang belum diselesaikan dikarenakan kurangnya fasilitas (“Ilmu Teknologi” program yang belum ada) dan sumber daya manusianya yang kurang memadai. 2. Kurangnya tenaga panitera dalam menyelesaikan perkara-perkara sehingga berakibat penumpukan perkara, dan panitera pengganti pada sidang perkara tidak membuat catatan yang jelas mengenai sesuatu yang terjadi di sidang. Maka tidak ada salahnya apabila adanya pembaruan dalam Undang-Undang mengenai Memberikan sanksi terhadap hakim dan panitera yang tidak menjalankan Pasal 200 KUHAP, serta adanya peraturan tentang jangka waktu penyelesaian perkara atau minutir.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 06 Jun 2012 02:36
Last Modified: 06 Jun 2012 02:36
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6650

Actions (login required)

View Item View Item