PENGANGKATAN WALI ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT CERAI MATI ( Analisa Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang )

HIDAYAT, RAHMAD (2007) PENGANGKATAN WALI ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT CERAI MATI ( Analisa Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang ). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENGANGKATAN_WALI_ANAK_DI_BAWAH_UMUR_AKIBAT_CERAI_MATI.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata , melainkan ikatan suci ( Misaqan galiza ) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera ( mawaddah wa rahmah ) dapat terwujud. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan, meskipun putusnya perkawinan merupakan “ hal yang halal tapi di benci oleh Allah swt”. konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan putusnya perkawinan. Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat­akibat hukum yang perlu di perhatikan oleh pihak­pihak yang bercerai. Malahan akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut, bukan saja karena perceraian saja, namun karena kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekuensi hukum. Dalam pasal 38 UU No.1 th 1974 jo pasal 113 KHI dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena : a). Cerai mati adalah kematian salah satu pihak dari suami­isteri. b). Cerai hidup, terdiri dari : cerai talak, dan atas putusan Pengadilan ( cerai gugat). Apabila putus perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka salah satu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak­anak dengan sebaik­baiknya, semata­mata berdasarkan kepentingan anak. ( pasal 41 UUP No. 1 Th 1974 ), kewajiban mana berlaku sampai anak sudah berumur 21 tahun atau sudah mandiri. ( pasal 45 (2) UUP No.1 Th 1974 ). Demikian pula harta bersama yang mereka miliki dibagi dua , maka separuh harta bersama , maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.( pasal 157 KHI (1). Disamping juga anak membutuhkan perwalian, hal ini disebabkan karena perwalian adalah hak bagi anak –anak yang masih kecil, yang membutuhkan pengawasan, penjagaan, pendidikan dan pelaksana urusannya. Berdasarkan hal tersebut melakukan penelitian dengan menggunakan studi lapangan (field research) yakni penelitian yang didasarkan pada fenomena di lapangan berkaitan dengan masalah yang diangkat dan langsung didapatkan dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dan data yang dihasilkan deskriptif –kualitatif dan data ­data kasus dianalisis Penelitian ini bertujuan untuk : (1).Untuk mengetahui wali yang berhak mengasuh dan mendidik anak akibat kematian. (2). Untuk mengetahui upaya penyelesaian pengangkatan seorang wali anak di bawah umur oleh Pengadilan Agama ( Hakim ). Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang, diketahui bahwa bahwa permohonan perwalian anak dibawah umur dapat dilakukan hanya : (1) demi kepentingan anak sesuai pada pasal 50­51 UU No.1 tahun 1974 dan 107 KHI ayat (1)dan (2). (2) Perwalian itu hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun / belum pernah melangsungkan perkawinan dan (3) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. (4) ibu diutamakan ialah karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhonah dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas perwalian. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak. Oleh karena hal­hal ini semua, maka dalam mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Syariah
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 05 Jun 2012 08:14
Last Modified: 05 Jun 2012 08:14
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6644

Actions (login required)

View Item View Item